nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bersihkan Banten dari Korupsi, Tantangan Gubernur Banten Wahidin Halim di Tahun 2018

Hambali, Jurnalis · Senin 01 Januari 2018 02:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 01 340 1838306 bersihkan-banten-dari-korupsi-tantangan-gubernur-banten-wahidin-halim-di-tahun-2018-E5SM4vdQlg.jpg Gubernur Banten Wahidin Halim (Foto: Okezone)

TANGERANG SELATAN - Meski baru menjalani roda pemerintahan sekira 7 bulan terakhir, namun gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Wahidin Halim (WH) cukup diapresiasi. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkannya bagi semua pejabat di lingkungan Provinsi Banten.

Diantara kebijakan-kebijakan itu adalah, memperketat anggaran biaya tenda apel, memperketat pengawasan dan menghapus APBD yang dianggap tidak perlu, serta blusukan dan memantau langsung kinerja birokrasi dan kondisi masyarakat secara periodik.

Pengamat Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno memaparkan, sekira 6 hingga 7 bulan belakangan WH mulai menggunakan waktu untuk mengkonsolidasikan birokrasi-birokrasi dibawahnya. Hal itu dilakukan, untuk memastikan jajaran dibawahnya agar berlaku profesional, akuntabel dan transparan.

"Ini nggak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang carut-marut, mulai level Office Boy (OB), Satpam, sampai tingkat elit lah kira-kira begitu. Ini menjadi sebab-musabab terjadi korupsi di Banten yang cukup lama," kata Adi dalam diskusi "Catatan Akhir Tahun Kinerja Gubernur Wahidin Halim", dikawasan Serpong, Tangerang Selatan, Minggu 31 Desember 2017.

Namun keinginan menciptakan birokrasi yang kredibel tentu harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Karena menurut ketentuannya, gubernur baru tidak diperbolehkan merotasi kepala dinas selama enam bulan. Sedangkan jika mengacu pada penggunaan anggaran daerah, tentunya potensi paling besar dalam penyimpangan anggaran ada di dinas-dinas itu sendiri.

Meski begitu, Adi melanjutkan, apa yang sudah diterapkan oleh WH menunjukkan konsistensinya dalam memperbaiki citra Provinsi Banten sebelumnya, dimana banyak diidentikkan dengan praktik korupsi.

"Pak Wahidin mau ngapain saja di Banten ini sesuai seleranya, mestinya tak ada hambatan politik apapun yang berarti. Mumpung ini adalah awal-awal bulan memerintah, belum ada manuver lain jelang ajang politik 5 tahunan, belum ada potensi matahari kembar, saya kira pak Wahidin harus mampu memprioritaskan skala-skala yang ingin dicapai," imbuhnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini