JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi berkomitmen memerangi informasi bohong atau hoax di media sosial yang bisa jadi ancaman keutuhan bangsa. Tapi, jika hoax membangun dia tak mempermasalahkannya.
"Saya juga mengimbau kepada kawan-kawan, putra putri bangsa Indonesia ini, mari sebenarnya kalau hoax itu membangun ya kita silakan saja, tapi jangan terlalu memproteslah, menjelek-jelekanlah, ujaran-ujaran yang tidak pantas, saya rasa bisa dikurangi," kata Djoko usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018).
Djoko tak menjelaskan bagaimana maksud hoax membangun. Dia meminta agar para buzzer pembuat hoax supaya berhenti berita bohong di dunia maya. "Tapi nanti kalau dia semakin menjadi-jadi, nanti ada aturan," kata dia.
Salah satu tugas BSSN akan mensinergikan institusi siber seperti yang ada di Polri, TNI, BIN, BNPT dan BNN, maupun lembaga yang bergerak di bidang ekonomi lainnya. Sinergi itu, sambung Djoko, dilakukan guna memaksimalkan kemampuan siber yang dimiliki Indonesia.
"Semuanya kita bersinergi. Jadi kalau sinergitas ini kita maksimal dikuasai, (saya) yakin kemampuan kita akan hebat," terangnya.
Djoko Setiadi mengatakan BSSN juga akan membantu Polri dalam menangani terorisme dengan memanfaatkan teknologi terkininya. BSSN bisa membantu deteksi dan menangkal serangan terorisme di dunia maya.
(Baca juga: Wiranto: Badan Siber untuk Jaga Keutuhan NKRI)
Djoko melanjutkan, BSSN juga mengantisipasi adanya serangan siber di Indonesia seperti virus Wannacry atau malware beberapa waktu lalu. Selain itu, BSSN akan melawan serangan siber dilakukan oleh para teroris dengan menggunakan teknologi.
"Artinya, kalau ada serangan siber dari manapun, ya kita harus hadapi dengan teknologi. Pasti, pasti ada," ucapnya.
Namun, kata dia, untuk penindakan terhadap pelaku terduga teroris sejauh ini masih dalam kewenangan Polri. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar kewenangan tersebut dilakukan bersama-sama dengan BSSN yang menjadi lembaga untuk mendeteksi indikasi teror melalui dunia maya.
"Ya, nanti kita kebersamaan, arahan Bapak Presiden kemampuan bersama. Nanti kita lihat perkembangan ke depan," ujar Djoko.
"Mestinya memang Badan Siber berwenang, mestinya. Jadi, bisa menindak langsung, Badan Siber bisa menangkap, bisa menindak dan bisa kita serahkan ke pemerintah," ujarnya.
(Salman Mardira)