Daerah Konflik di Tahun Politik dan 'Pekerjaan Rumah' Panglima TNI Hadi Tjahjanto
Penguatan alutsista
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, sebagai negeri berkepulauan dan diharap akan menjadi Poros Maritim Dunia sesuai visi Presiden Jokowi maka diperlukan penguatan pertahanan maritim dengan fokus kepada peningkataan kemampuan TNI khususnya matra AL dan AU.
Dalam konteks itu, sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan maritim, sudah selayaknya alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI AU mendapat prioritas pertama. Kekuatan udara dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas zona ekonomi exklusif (ZEE) dan landas kontinen yang ada.
Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut. Artinya, kekuatan udara tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut.
(Baca Juga: Sensasi Ngopi "Baringga" Bersama Panglima TNI di Ketinggian 15.500 Kaki)
TNI AU, lanjutnya selayaknya akan memberikan jaminan 'air supremacy' dan 'air superiority' agar TNI AL mampu melaksanakan semua operasi di laut menjaga stabilitas keamanan maritim. Dalam konteks itulah, sangat layak Panglima TNI dijabat unsur TNI AU untuk mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim tersebut.
Hal penting lain, TNI AU memiliki cara pandang bahwa ruang udara memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah dengan fokus pada nilai ekonomis. Dengan demikian, prioritas pola gelar TNI AU mengutamakan daerah depan dan perbatasan wilayah seperti Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Metauke dan Kupang (Nusa Tenggara Timur) menjadi tepat.
Panglima TNI Hadi Tjahjanto Bersama Pasukan Denjaka (foto: Antara)
Pembenahan alutsista TNI, dikatakan Nuning sapaan Susaningtyas terbagi ke dalam dua program yaitu, alutsista yang dimiliki sebelum 'Minimum Essential Force' (MEF) ditetapkan pemerintah dan setelah MEF berjalan.
Alutsista sebelum MEF dibenahi untuk mempertahankan 'life cycle' agar tetap dapat digunakan sesuai pasokan rantai logistik dan keahlian prajurit TNI yang mengawaki alutsista itu. Dari analisa 'Operation Reaearch' biasanya pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang maximin yaitu yang maksimal dan semua kondisi minimal.
Sedangkan alutsista yang pengadaanya setelah MEF berlaku, maka pembenahannya diutamakan untuk 'interoperability' dan 'communability'. Pembenahan yang bersifat 'interoperability' agar seluruh alutsista ketiga matra dapat digunakan secara terintegrasi.
Contohnya meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbeda tetapi tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi ketika operasi gabungan digelar. Pembenahan yang bersifat 'communability' agar suku cadang dan/atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lainnya.
Misal, suku cadang tank milik TNI AD dapat digunakan oleh panser Korps Marinir. Amunisi meriam kaliber 40 mm TNI AL dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur AU. Dengan menggunakan 'Operation Research' maka lanjut dia, pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang minimax, yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal.
Dengan begitu, pada prinsipnya pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi (efektif dan efisien).
Pada pembenahan alutsista yang terintegrasi dan pembenahan kompetensi serta kapasitas tempur prajurit TNI sesuai alutsista baru tersebut akan berujung pada pembenahan organisasi TNI. Dengan pembenahan organisasi TNI itu maka akan bisa dipastikan benar-benar berada dalam kondisi siap-siaga tempur.
Dari perspektif ilmu pertahanan, tuntutan kondisi tersebut harus dijawab dengan menganalisa sejauhmana efektifitas dan efisiensi organisasi TNI saat kondisi perang atau saat operasi gabungan berlangsung. Jadi, organisasi tempur TNI adalah organisasi yang bersifat permanen dan bukannya organisasi bentukan (ad hoc). Organisasi TNI tidak berubah baik pada masa damai maupun pada masa perang.
Idealnya organisasi TNI adalah organisasi tempur permanen yang dapat digunakan secara optimal pada masa damai sekaligus pada masa perang. Pembenahan organisasi TNI adalah konsekuensi logis dari pembenahan alutsista TNI.
