Dipecat Pengurus Hanura, OSO Enggan Berkomentar
JAKARTA – Pengurus Partai Hanura melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umumnya Oesman Sapta Odang. Pria yang akrab disapa OSO itupun diberhentikan dari Ketum Hanura. Lalu bagaimana tanggapan OSO?
"Nanti saja ya, setelah rapat ini," ujar OSO saat ditanya wartawan di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).
Pengurus Hanura dan OSO menggelar rapat di Hotel Manhattan membahas soal gejolak yang ada di internal Hanura saat ini. Para pengurus Hanura di berbagai daerah melayangkan mosi tidak percaya terhadap OSO sebagai Ketua Umum.
Hal tersebut diketahui melalui surat yang tersebar yang menyatakan adanya mosi tidak percaya dari jajaran pengurus Hanura terhadap kepemimpinan OSO.
"Benar (ada surat itu)," kata Ketua DPP Hanura, Dadang Rusdiana saat dikonfirmasi.
Dadang juga membenarkan bahwa dalam surat tersebut juga memecat OSO. "Iya betul," katanya.
Di lokasi terpisah, pengurus Hanura juga menggelar konferensi pers mengumumkan pengganti OSO. Adalah Daryatmo yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Hanura.
Daryatmo mengatakan dirinya menggantikan sementara posisi Ketua Umum setelah diberhentikannya Oesman Sapta Odang. Hanura segera menggelar Munaslub untuk memilih ketua umum baru.
Daryatmo mengklaim, pergantian Ketua Umum Hanura atas keinginan pengurus dari seluruh Indonesia. Sebanyak 27 DPD dan 400 DPC Hanura, kata dia, mengajukan mosi tak percaya terhadap Ketua Umumnya OSO yang juga Ketua DPD RI.
"Mosi tidak percaya saat ini yang ada di Dewan Pembina itu ada 27 DPD Partai Hanura ditingkatkan provinsi, lalu ada 400-an tingkat cabang kabupaten kota,” kata ujar Daryatmo dalam konferensi pers di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Kami di sini melandasi rasa tanggung jawab merespons permintaan mereka, kami laksanakan hari ini atas kesepakatan menunjuk saya sebagai Plt Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatno," lanjut Daryatno.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Hanura, I Gede Pasek Suardika mengatakan pergantian ketua umum partai harus melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), bukan dengan rapat biasa.
"Ya yang pasti, namanya pemilihan ketua umum, itu sudah dijelaskan pada AD/ART itu lewat Munaslub. Bukan lewat kumpul kumpul," ujar Gede.
(Salman Mardira)
