Calon Kepala Daerah Sulit Terbebas dari Negatifnya Sistem Demokrasi
JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, mahar politik dan politik balas budi yang belakangan menyeruak jelang Pilkada Serentak 2018 merupakan fenomena lama yang terjadi dalam sebuah proses demokrasi di Tanah Air. Sehingga sulit bagi para calon kepala daerah untuk terbebas dari negatifnya sistem demokrasi.
“Mahar dan politik balas budi sudah lama di Indonesia dianggap lazim dalam proses demokrasi, walaupun saya tidak setuju itu. Mahar itu sebenarnya begini, kalau ada kandidat punya elektabilitas bagus, elektabilitas tinggi, dia pasti akan dilamar oleh parpol. Nggak perlu repot, tunggu saja, pasti parpol datang sendiri. Itu kan contohnya sudah banyak,” ungkap Hendri, dalam Redbons Discussion bertajuk ‘Pilkada 2018, Antara Mahar dan Kotak Kosong’ di Kantor Redaksi Okezone, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).
Ia menambahkan, meski seorang calon memiliki elektabilitas tinggi dan dilirik banyak partai politik, bukan berarti calon kepala daerah yang diusung tanpa mahar politik akan terbebas dari negatifnya sistem demokrasi.
“Parpol akan melamar dan mencarikan dana untuk kandidat ini, karena bagaimanapun juga kampanye butuh biaya, butuh dana. Jadilah nanti begitu si kandidat menang yang ada adalah politik balas budi karena harus mengembalikan apa yang telah dikeluarkan,” jelasnya.
(Baca juga: KPU: Pencocokan dan Penelitian Calon Pemilih di Pilkada Sudah Berbasis E-KTP)
Menurut Hendri, partai politik yang menerapkan sistem mahar hanya untuk mengeluarkan rekomendasi bagi calon kepala daerah memiliki pikiran sempit.
“Kalau mahar yang dimaksud untuk mendapatkan rekomendasi itu tidak tepat. Pertama, parpol seperti itu pemikirannya pendek. Pasti orang-orang itu cuma butuh rekomendasi saja agar mendapatkan perahu untuk Pilkada. Apakah kemudian dia menang? belum tentu. Sekali lagi, kalau dia punya peluang menang, pasti partai politik yang akan mendekati,” tandas dia.
(Baca juga: Kapolri Sebut Papua dan Kalimantan Masuk Wilayah Rawan Konflik Pilkada)
Sebetulnya, kata dia, Indonesia punya sistem bagus, artinya negara mendanai parpol untuk kemudian parpol menyiapkan pemimpin bangsa di kemudian hari.
“Itukan sebuah sistem yang bagus luar biasa. Harusnya tanpa mahar politik hanya untuk mendapatkan rekomendasi, bisa. Tapi kembali lagi, dalam proses kampanye memang harua ada coast yang dikeluarkan, untuk makan saksi, kampanye, cetak kaos dan lain sebagainya,” pungkas Hendri.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
