Terkait Reshuffle Kabinet, Mendagri: Tidak Perlu Mempersoalkan Posisi Menteri
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo buka suara terkait polemik rangkap jabatan pembantu presiden sebagai ketua umum partai politik pasca-reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, hal itu tidak perlu dipersoalkan, pasalnya masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan selesai dalam waktu tidak lama lagi.
"Saya kira tidak perlu mempersoalkan posisi sekarang ada rangkap jabatan menteri dan pimpinan parpol," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (22/1/2018).
Politikus PDIP itu menjelaskan, Presiden Jokowi mempertimbangkan pemerintahannya yang secara politik tinggal satu tahun lagi. Sebab pada awal 2019, tahapan kampanye pilpres sudah dimulai.
(Baca: JK Sebut Sekjen Golkar Sulit Rangkap Jabatan Mensos, Idrus: Biarlah Pak Airlangga yang Menentukan)
Sehingga, apabila ada pergantian menteri yang rangkap jabatan, perlu waktu minimal enam bulan untuk beradaptasi kembali bagi menteri yang baru masuk. Sedangkan masa kerja pemerintahan sudah memasuki tahap akhir.
"Padahal tahun 2018 tahap kerja-kerja optimal anggota kabinet sebagai pembantu presiden harus mengikuti dan memahami ritme kerja Presiden dan Wapres," jelasnya.
"Kecuali, ada menteri atau setingkat menteri yang berhalangan tetap dan mengundurkan diri atau terpaksa Bapak Presiden menggantinya. Hak prerogatif Presiden," sambungnya.
Ia melanjutkan, sebagai pembantu presiden, dirinya tegak lurus dengan apa yang menjadi keputusan sang pemimpin. "Pernyataan Bapak Presiden cukup arif. Saya sebagai menteri Beliau ya harus TNI (taat nurut instruksi) Presiden," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, Airlangga Hartarto tetap dipertahankan sebagai menteri perindustrian. Padahal yang bersangkutan merupakan ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi KTP elektronik.
(Hantoro)
