Fahri Hamzah Sebut Masalah Kesehatan di Papua Sangat Kompleks
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Fahri Hamzah, telah melakukan rapat koordinasi dengan komisi-komisi terkait untuk membahas Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat, Papua.
Fahri menilai kasus campak dan gizi buruk di tanah Cendrawasih sangat kompleks. Pasalnya, kondisi wilayah di sana juga sulit untuk diakses. Forum yang dipimpinnya kemudian menetapkan sejumlah langkah yang harus dilakukan DPR bersama pemerintah guna menanggulangi hal ini.
"Persoalan jangka pendeknya, kami mendorong agar ada mobilisasi bantuan kepada Kabupaten Asmat secara umum dan Papua secara keseluruhan," kata Fahri saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (25/1/2018).
Sedangkan langkah jangka menengahnya, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk melihat persoalan kesehatan yang ada di Papua.
"Sebab antara Papua dengan daerah lain di Indonesia memiliki perbedaan latar belakang budaya, sejarah, local genius, dan karakter yang semuanya harus dipertimbangkan dalam sebuah kebijakan publik," jelas Fahri.
BACA: Jokowi Akan Bangun Ketahanan Pangan di Asmat
BACA: Gubernur Papua: Banyak Dana yang Turun, Tapi Kenapa Terjadi seperti Ini
Menurut dia, jika DPR dan pemerintah tak memerhatikan aspek kekhususan budaya di Papua, maka solusi yang ditawarkan malah berbuah jadi masalah.
"Misal saya mendengar analisis tentang memaksa orang Papua makan beras, itu bukan kebijakan yang sederhana. Sebab itu membuat orang Papua berjarak dengan alamnya, di mana mereka sudah hidup berabad-abad. Jadi itu jangka panjang yang harus dibahas," imbuh Fahri.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dievaluasi pasca terjadinya campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Irma menilai hingga kini dana tersebut belum mampu mensejahterakan masyarakat.
"Anggaran untuk kesehatan dan pendidikan yang masuk dalam dana Otda (Otsus) juga perlu dievaluasi penggunaan dan peruntukannya karena sampai hari ini masyarakat belum juga mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak," jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge di Istana Bogor, Jawa Barat. Adapun pertemuan ini guna membahas permasalahan wabah penyakit campak dan gizi buruk yang dialami warga pedalaman Papua tersebut.
Selain itu, Jokowi telah memerintahkan TNI dan Polri membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk yang ada di sana. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan, pembentukan Satgas tersebut merupakan tindaklanjut dari perintah Kepala Negara guna mengatasi persoalan itu.
"Kita teruskan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dengan membentuk Satgas TNI-Polri untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi," kata Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 23 Januari 2018. (fzy)
(Ulung Tranggana)
