DPR dan UKP-PIP Sepakat Kerjasama Lakukan Legislatif Review
Bamsoet menilai upaya ini penting untuk menghasilkan undang-undang yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, sehingga tak gampang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal yang sama disampaikan Yudi Latief. Ia berharap kerjasama dengan DPR dalam melakukan legislatif review segera diwujudkan agar regulasi atau undang-undang yang dihasilkan DPR tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga rawan untuk digugat di MK.
"Kita harus memastikan karena Pancasila adalah dasar hukum, sumber dari negara hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat DPR dan pemerintah harus sesuai Pancasila," ucap Yudi.
Dalam pertemuan ini, DPR juga mendukung upaya pemerintah untuk mengubah lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
"Kami dorong pemerintah atau presiden karena kerjanya makin dibutuhkan rakyat tidak hanya unit Presiden, kita dorong jadi badan, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, disingkat BPIP. Saya dengar informasi presiden tengah menyiapkan itu," ujarnya.
