Kenapa Pj Gubernur Jabar & Sumut Bukan Pejabat dari Kemendagri?
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali akan meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait persoalan penunjukkan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat (Pj) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, untuk mengisi kekosongan jabatan pascahabisnya masa jabatan gubernur.
Dua perwira tinggi (pati) Polri, itu adalah Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin yang akan menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara.
"Saya akan mencoba berkomunikasi dengan Mendagri, minta penjelasan dengan beliau kira-kira apa yang menjadi dasar penunjukan dua perwira polisi ini," kata Zainudin Amali di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/1/2018).
(Baca Juga: Ini 2 Pejabat Polri yang Diusul Jadi Pj Gubenur Jabar dan Sumut)
Amali mengaku baru mengetahui usulan penunjukkan ini dari media. Menurut Amali, sebaiknya posisi Pj Gubernur itu lebih tepat dijabat oleh pegawai eselon I di Kemendagri. Ketua DPP Partai Golkar ini khawatir akan adanya konflik kepentingan jika pejabat kepolisian yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur.
"Silakan Pak Mendagri menentukan itu. Tapi, sebaiknya sih memang para eselon I yang ada di Kemedagri sebagaimana yang ada," tuturnya.
Berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dikatakan bahwa anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.
Namun, menurut Amali pati TNI/Polri yang menempati jabatan Pj Gubernur saat adanya Pilkada bukan sedang berpolitik, namun sedang menjalankan tugas pemerintahan guna mengisi kekosongan jabatan.
"Dia tidak berpolitik. Tapi mereka menjalankan pemerintahan. Karena di situ ada jabatan kosong, makanya diisi plt dari perwira tinggi TNI/Polri," tukas Amali.
(Angkasa Yudhistira)
