PDIP Tepis Isu 'Bermain Politik' Lewat Keputusan Mendagri
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan usul untuk menunjuk dua jenderal Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Keputusan itu pun menuai kontroversi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya tidak setuju apabila partainya diisukan telah merayu Tjahjo yang merupakan kader PDIP untuk membantu kemenangan di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"PDIP tidak pernah mendorong alat-alat negara dipakai sebagai alat pemenangan pilkada," kata Hasto saat ditemui dalam perhelatan HUT ke-45 PDIP di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018) malam.
(Baca Juga: Mendagri Tegaskan Pj Gubernur dari Polri Bukan untuk Amankan Suara PDIP)
Hasto menyatakan, bila partainya telah melakukan cara kotor dengan menggunakan alat negara untuk memenangkan pilkada sangatlah salah. Sebab, bila hal itu digunakan jagoan PDIP di Pilkada Banten yakni Rano Karno tidak akan kalah dengan Wahidin Halim.
"Kalau menggunakan alat-alat negara maka PDIP sudah menang di Banten," ungkapnya.
(Baca Juga: Mendagri Siap Disanksi Bila Pj Gubernur Pilihannya Melanggar UU)
Sebab itu, ujar Hasto, PDIP tidak mungkin menggunakan cara licik tersebut untuk mencari kemenangan, sebab ia menegaskan partai berlambang Banteng ini tidak ingin merusak demokrasi di Indonesia yang sudah dibangun.
"Pilkada serentak ini tentu harus dijaga dan ditingkatkan agar demokrasi oleh rakyat benar-benar untuk rakyat," tutur dia.
Diketahui, dua perwira tinggi Polri yang diusulkan Mendagri adalah Irjen M Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heriyawan, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry.(Arief Setyadi )
