nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eva Sundari: Marianus Sae Bukan Kader PDIP!

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2018 17:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 13 337 1859058 eva-sundari-marianus-sae-bukan-kader-pdip-teZj9XM6oE.jpg Eva Kusuma Sundari. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa Bupati Ngada, Marianus Sae yang juga calon gubernur Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018 bukan kader dari PDIP.

"Marianus ini bukan kader PDIP, tapi kita mengusung beliau dan yang menjadi kader PDIP itu, justru calon wakil Gubernurnya, Emiliana Nomleni. Jadi kalau ada yang suruh pecat, kita tidak bisa pecat dia karena bukan kader kita, kader partai lain," ujar Eva, dalam diskusi Redbons di kantor Okezone, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2018).

Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, lanjut Eva, bersikap tegas terhadap kader calon kepala daerah yang terkena kasus korupsi dengan mencabut dukungan atau dipecat. Untuk kasus Marianus Sae ini, PDIP langsung mencabut dukungannya.

"Dilakukan tindakan tegas itu, sebagai wujud konsistensi partai ini, kepada Komisi Pembertasan Korupsi," tuturnya.

(Baca juga: Marianus Sae Diciduk KPK, PDIP: Semoga Masih Bisa Diusulkan Penggantinya di Pilgub NTT)

Menurutnya, banyak calon kepala daerah yang menerima suap karena mahalnya ongkos politik. "Saya menilai sistem politik one man one vote yang sudah dilakukan sekarang dan terutama suara terbanyak, menyebabkan ongkos politik untuk pileg dan pilkada luar biasa. Dan bukan masalah uang yang bengkak, tapi perilaku pemilih dan perilaku kontestan berubah," jelasnya.

"Ini sangat beda banget pada 2004, di mana pada saat itu, gotong royong jalan, biaya politik rendah. Tapi sekarang pemilih malah belajar dari open sistem itu, seperti dari sana dapat sekian dan dari yang lain dapat sekian, jadi sistem ongkos tinggi rawan timbulnya sifat koruptif dari pemilih maupun kontestan," tambah Eva.

Eva berpendapatkan, sistem yang dibuat meicu perilaku tertentu. Politik uang menurutnya tidak akan marak jika tidak ada pembatasan, seperti soal biaya kampanye. "Tapi di Indonesia tidak seperti itu, ada pembatasan di sistem kompetisi terbuka ini, tapi di saat yang sama tidak boleh negara memberikan subsidi banyak kepada parpol. Akhirnya orang memanfaatkan pemilu ini sebagai kesempatan lima tahun mencari uang. Jadi sistem pemilu ini yang sebabkan semuanya berubah," ujarn Eva.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini