Mendagri Prihatin Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari Kena OTT KPK
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku sedih dan prihatin atas penangkapan kembali kepala daerah, yang kali ini terjadi di Sulawesi Tenggara (Sultra), oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait penangkapan tersebut, Mendagri mengatakan pihaknya telah mendapat 'isyarat' dari KPK pada saat dirinya mengikuti rapat dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin 26 Februari 2018 lalu.
"Terkadang teman-teman di daerah itu tidak tanggap. Dua hari lalu saya diundang rapat pimpinan KPK, kemudian minta diajak juga Penjabat Sementara Gubernur Sultra (Teguh Setyabudi). Kemudian kemarin baru publikasi besar-besaran di media soal Mendagri dan Gubernur Sultra di KPK. Kok ya tadi subuh, salah satu calon Gubernur Sultra kena OTT bersama dengan Wali Kota Kendari. Sedihnya, cagub dan walkot itu bapak dan anak," ungkap Tjahjo.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi Korupsi di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
(Baca juga: KPK Dikabarkan Tangkap Tangan Wali Kota Kendari)
Namun, tambahnya, para kepala daerah seringkali tidak tanggap akan bidikan KPK terhadap daerah-daerah yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. Mendagri mengatakan KPK saat ini setidaknya membidik 360 daerah di 22 provinsi yang disinyalir rawan korupsi.
"Lokus kegiatan KPK arahnya ke 360 pemerintah daerah kabupaten-kota, hampir seluruh daerah ada," kata Tjahjo.
