Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Bamsoet: Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudaratnya
JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengaku sempat membahas maraknya kepala daerah yang terseret praktik tindak pidana korupsi dalam beberapa waktu belakangan ini bareng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kata Bamsoet, setelah melihat indikasi korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut, ternyata banyak pejabat daerah yang tersandung kasus karena mahalnya ongkos untuk mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2018.
"Kami memberikan masukan (ke KPK), berdasarkan masukan dari masyarakat. Sebagian publik menilai Pilkada langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya," kata Bamsoet usai menghadiri acara pelaporan keuangan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).
Bamsoet menjelaskan alasan Pilkada langsung lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Sebab, kata dia, banyak kepala daerah yang akan mencalonkan lagi terkendala ongkos kampanye pilkada yang mahal. "Dan akhirnya, ujung-ujungnya korupsi," sambungnya.
(Baca Juga: KPK Pastikan Semua Calon Kepala Daerah Bisa Jadi Tersangka Korupsi)
