Ketua LPSK Singgung Pentingnya Keadilan dalam Negara Demokrasi

Achmad Fardiansyah , Okezone · Senin 19 Maret 2018 23:01 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 19 340 1875076 ketua-lpsk-singgung-pentingnya-keadilan-dalam-negara-demokrasi-MjljlDSTMG.jpg Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengungkapkan, ciri negara demokrasi adalah menjunjung keadilan baik di bidang hukum, sosial maupun ekonomi. Yakni, dengan menempatkan manusia sebagai makhluk berdaulat dan bermartabat.

Haris yang menjadi pembicara Seminar Nasional “Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban sebagai Bentuk Reformasi Peradilan Pidana” yang digelar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengatakan, selain keadilan, ciri negara demokrasi adalah persamaan, dalam artian negara tidak boleh membeda-bedakan siapa pun dalam menaati undang-undang.

“Semua orang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain,” ujarnya dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Senin (19/3/2018).

Seperti dikemukakan Mohammad Natsir sebagai ciri yang harus dimiliki suatu negara demokrasi, adalah keadilan dan persamaan. Ia menilai, hal tersebut masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Tanah Air.

Bila melihat kedua semangat itu perlahan terasa mulai terkikis merujuk dari berbagai fenomena yang terjadi. Ketidakadilan yang merajalela, menurut Semendawai diperburuk lagi dengan tingkah orang yang memiliki kuasa dan materi berlimpah, yang dengan leluasa mengatur hukum dan menghindar dari hukuman.

“Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kuasa, apalagi memiliki materi berlimpah? Apakah mereka tidak punya hak hidup aman dan nyaman di negara bernama Indonesia?,” katanya.

Semendawai menambahkan, para ahli mengungkapkan tujuan negara berkaitan dengan jaminan atas hak hidup, hak atas badan, kehormatan maupun hak atas kemerdekaan. Tujuan negara juga menjunjung tinggi hak dan kebebasan warganya, yang berarti negara harus menjamin kedudukan hukum individu dalam negara.

Sehingga bisa tergambar tujuan mulia pembentukan negara yang menempatkan rakyat mendapatkan hak-haknya. Bila berbicara mengenai ketidakadilan, sambungnya, pikiran akan sulit berpaling dari penderitaan yang dirasakan mereka yang menjadi korban tindak pidana.

"Korban tindak pidana tentu tak pernah berpikir, apalagi berharap ingin menjadi sasaran kejahatan. Kejahatan bisa terjadi karena negara telah lalai dalam menjaga keselamatan warganya. Dalam satu tahun saja, berapa banyak kejahatan yang terjadi?” tuturnya.

Korban, kata Semendawai, merupakan pihak yang paling menanggung kerugian sebagai akibat dari kejahatan. Kerugian mulai dari fisik, materi hingga psikologis. Karena itulah, diperlukan perlindungan yang diberikan negara terhadap mereka yang menjadi saksi maupun korban tindak pidana.

Menurutnya, diperlukan penanganan yang tepat dari negara bagi saksi dan korban agar mereka aman dan nyaman bersaksi dalam proses peradilan pidana.

Sementara Rektor UII Yogyakarta Nandang Sutrisno mengatakan, sebagai negara hukum, supremasi hukum mutlak ditegakkan. Sehingga peran generasi muda, termasuk mahasiswa sangat dinantikan, karena hukum harus jadi senjata dan mahasiswa menjadi panglimanya.

Semua pihak harus memiliki kompetensi dan berintegritas. Sebab, kompetensi dan integritas adalah dua hal yang berbeda.

"Beberapa waktu terakhir banyak penegak hukum kena OTT korupsi karena mereka hanya mengandalkan kompetensi tetapi melupakan integritas," ujar Nandang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini