PDIP Tetap Terima Koalisi Demokrat Meski Hubungan Keduanya Tengah Memanas
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih membuka peluang kepada Partai Demokrat untuk berkoalisi mendukung Joko Widodo di Pemilu 2019. Padahal kedua partai saat ini sedang perang dingin akibat pernyataan Setya Novanto soal terseretnya Puan Maharani hingga Pramono Anung dalam kasus dugaan korupsi e-KTP membuat PDIP menuding Partai Demokrat dan pemerintahan saat itu yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bertanggungjawab.
"Kita bukan saling menuding. Itu hal yang biasa dalam konteks kemarin itu bukan ada tudingan dari pdip ke partai demokrat. Pdip ingin memberikan ruang kepada publik untuk bisa beripikir lebih jernih. Jadi bukan menuding. Kami memberikan ruang kepada publik untuj bisa berfikir lebih jernih," jelas Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan saat dihubungi, Jumat (23/3/2018).
Menurut Arteria persoalan koalisi dan kasus hukum adalah dua hal yang berbeda, sehingga peluang untuk membangun koalisi masih sangat dimungkinkan.
“Itu adalah dua hal yang terpisah. Politik itu kan sangat dinamis dan sangat dewasa. Tidak mungkin karena ada noda seperti ini tiba-tiba kita berhenti,” ucapnya.
Anggota Komisi III DPR itu meyakini hubungan antara PDIP dan Demokrat berjalan baik hingga saat ini.
"Masih ada, (pintu koalisi) masih terbuka. Itu aja, jadi kita memberikan ruang untuk publik berpikir objektif," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah SBY melalui Mendagri saat proyek e-KTP disahkan, Gamawan Fauzi untuk bertanggung jawab. Hasto menilai Gamawan memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan akar masalah dari kasus korupsi e-KTP. Demokrat pun membalasnya melalui Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang menilai pernyataan Hasto tak masuk akal.
(Mufrod)
