Share

Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Tunggu Putusan Pemerintah Pusat

Amril Amarullah, Okezone · Selasa 27 Maret 2018 18:55 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 27 340 1878708 pemekaran-provinsi-kapuas-raya-tunggu-putusan-pemerintah-pusat-HdnNq0U6AH.jpg

SINTANG - Isu pemekaran provinsi Kapuas Raya dikembangkan oleh sejumlah calon di Pilgub Kalimantan Barat cukup kencang dilontarkan kepada masyarakat untuk meraih dukungan.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Cornelis mengungkapkan, masyarakat harus mengetahui, bahwa untuk memekarkan suatu wilayah, masih harus menunggu selesainya proses moratorium (penangguhan) pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.

Menurutnya, jika ada yang mengangkat isu pemekaran provinsi di Pilkada Kalbar itu artinya, tokoh tersebut masih minim pengalaman dalam pemerintahan.

"Kalau masih saja mengoreng isu tentang pemekaran Provinsi, berarti masih cetek pengalamannya. Ada baiknya belajar dulu yang banyak baru mencalonkan diri sebagai Gubernur," tandas Cornelis.

Pada kesempatan itu, Cornelis yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Karolin-Gidot Kalbar, mengingatkan kepada semua tim dan relawan yang ada agar bisa meredam isu yang berkembang dan memberikan penjelasan yang mendidik kepada masyarakat Sintang.

“Saya udah teken draft rencana pemekaran kapuas raya tahun 2012 lalu, semua sudah saya lakukan untuk pemekaran wilayah ini," sambungnya.

Selain itu, Calon Gubernur Kalimantan Barat (Cagub Kalbar) nomor urut 2, Karolin Margret Natasa meminta masyarakat di wilayah timur provinsi ini, memahami betul alur cerita tentang pemekaran provinsi Kapuas Raya. Menurutnya, selama ini pemerintah provinsi Kalbar tidak pernah menghambat pemekaran Kapuas Raya.

"Dalam 10 tahun ini, pemprov Kalbar tidak pernah anti terhadap pemekaran. Hanya saja kewenangan itu kan bukan di tangan kita. Kita tidak bisa menjanjikan sesuatu yang bukan berada di tangan kita, itu tidak realistis kalau kewenangan bukan di tangan kita," jelas Karolin saat pengukuhan tim kampanye dan relawan Karol – Gidot di Sintang, Selasa (27/3/2018).

Sebagai seorang politisi yang sudah berpengalaman di bidang pemerintahan karena pernah menjabat dua periode di DPR RI, Karolin mengaku ingin fokus mengkampanyekan visi dan misi yang realistis saat maju pada pilkada Kalbar 2018.

"Prioritas pembangunan tetap bagaimana membangun infrastruktur dan membuka akses keterisolasian masyarakat pedalaman. Lalu, pelayanan publik yang baik dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik itu termasuk pendidikan dan kesehatan," paparnya.

Sekadar informasi, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pertengahan tahun 2017 yang lalu telah memutuskan untuk menunda pemekaran 314 wilayah DOB yang telah diusulkan. Adapun alasannya terkait keuangan yang belum cukup untuk merealisasikan pemekaran tersebut.

Selain itu, kendala yang dihadapi pemerintah pusat yakni beban APBN yang semakin berat, penataan aset, sarana dan prasarana, alokasi, penetapan wilayah perbatasan, tata ruang wilayah dan pembiayaan.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini