Solusi Dedi Mulyadi untuk Mahalnya Biaya Listrik bagi Para Lansia
GARUT - Mahalnya tarif listrik jadi salah satu persoalan pelik yang dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di kelas menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Bupati Purwakarta dua periode itu berpendapat bahwa subsidi listrik harus disalurkan berdasarkan data spesifik atas kemiskinan yang dialami warga. Subsidi tagihan listrik untuk warga miskin, dia nilai menjadi urgensi yang harus dilaksanakan.
“Saya dapat keluhan soal tarif listrik. Jadi, saya gulirkan program subsidi listrik bagi warga jompo dan sebatangkara,” katanya.
Basis data akan menjadi pijakan pria yang lekat dengan iket Sunda tersebut dalam pelaksanaan program tersebut. Klasifikasinya menurut Dedi, penerima subsidi tersebut harus warga miskin, jompo dan hidup sebatangkara.
“Calon penerimanya secara detail didata dulu supaya tepat sasaran. Tujuannya, agar tidak terjadi perebutan subsidi dalam pelaksanaannya. Kalau tidak begitu, nanti warga mampu malah dapat subsidi kan bahaya,” katanya.
Solusi tersebut muncul saat mantan Bupati Purwakarta dua periode itu bertemu dengan Mak Ade (65). Nenek tersebut merupakan warga Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Mereka bertemu di sela kunjungan Dedi Mulyadi di kabupaten tersebut, Selasa (27/3/2018).
Mak Ade mengeluh, penghasilan dirinya yang sehari-hari berjualan sayur tahu hanya Rp10 ribu. Karena itu, tidak pernah cukup untuk membayar tagihan listrik yang mencapai Rp80 ribu per bulan. Padahal, di rumahnya tidak terdapat alat elektronik yang memakan energi listrik besar.
“Kalau gak nabung dari awal bulan, itu gak akan kebayar Pak. Jadi, setiap hari menyisihkan uang untuk bayar listrik,” keluhnya.
Parahnya, akibat memprioritaskan untuk membayar tagihan listrik, Mak Ade harus makan dengan menu seadanya. Ikan teri dan sayur tahu sisa jualan menjadi lauk pauk sehari-hari.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu juga menegaskan perihal diferensiasi program. Menurutnya, kebutuhan setiap daerah berbeda-beda, oleh karena itu, penanganan dan pembangunannya pun harus dengan cara yang berbeda. Daerah Garut misalnya, masih membutuhkan program langsung pembangunan infrastruktur, dan pembangunan rumah tidak layak huni.
Sementara, dalam kunjungannya ke Kota Bekasi beberapa waktu kemarin, dia menemukan fenomena program tersebut tidak diperlukan. Kota Bekasi kata dia, membutuhkan subsidi kontrakan rumah karena infrastruktur di sana sudah relatif sangat baik.
“Dalam konteks Jawa Barat ini, program tidak bisa sejenis. Saya di Garut kita perlukan pembangunan infrastruktur sementara di Kota Bekasi saya gulirkan subsidi kontrakan,” pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
