Debat Putaran Dua Pilkada NTT, KPU Usung Tema Penataan Birokasi dan Pemberantasan Korupsi
KUPANG – Debat putaran kedua Pilkada Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengusung tema Penataan Birokasi dan Pemberantasan Korupsi.
Debat akan berlangsung di Jakarta dan disiarkan oleh iNews TV pada 8 Mei 2018.
Komisioner KPU NTT, Yosafat Koli kepada Okezone mengatakan, tema itu dipandang penting oleh KPU untuk didebatkan demi membuka khasanah serta pola pikir para calon pemimpin jika terpilih di lima tahun memipin provinsi yang berbasis kepulauan itu.
Seorang calon pemimpin, kata dia, harus diberi ruang menyampaikan pandangan dan rencana aksinya membangun dan menata birokrasi yang mendukung terealisasinya semua program kerja yang tergambar dalam viai dan misi pasangan.
Roda birokrasi yang akan dijalankan harus bisa digambarkan mampu memberi imbas efektif dan efisien bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat dan daerah ini.
"Biar masyarakat semakin yakin jika calon pemimpin yang akan memimpin lima tahun ke depan bisa melakukan penataan birokrasi yang efektif dan efisien demi kemaslahatan masyarakat dan daerah ini," kata Yosafat, Jumat (13/4/2018).
Dalam konteks lainnya di tema pemberantasan korupsi, KPU ingin agar setiap pasangan calon bisa menyampaikan tekatnya menjaga integritas dalam mengelola keuangan daerah.
Komitmen memberantas korupsi dari setiap pasangan calon harus dipaparkan dan terlihat oleh masyarakat NTT yang akan menentukan pilihan. Dengan demikian masyarakat bisa menilai bahwa calon pemimpin ke depan akan benar-benar memiliki komitmen menjaga, mengawal dan mengelola anggaran yang ada hanya untuk kepentingan pembangunan masyarakat menuju sejahteta.
"Komitmen pemimpin lima tahun ke depan harus terlihat dalam hal menjaga kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran daerah karena korupsi," katanya.
Dengan dua tema itu KPU berharap masyarakat akan diperkaya dengan sejumlah komitmen dari calon pemimpin untuk bisa melapangkan pilihannya. "Masyarakat akan semakin memiliki pengetahuan terhadap calon pemimpinya. Dengan demikia akan memudahkan bagi mereka menentukan pilihan politiknya di hari pelaksanaan pemungutan suara nanti," kata Yosafat.
Terhadap pelaksanaan debat dilakukan di Jakarta, kata Yosafat, karena keterbatasan anggaran debat yang dimiliki KPU NTT di pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur saat ini.
Dia mengatakan alokasi anggaran yang ada untuk pelaksanaan debat hanya Rp1,6 miliar dan itu untuk tiga kali pelaksanaan. Setiap kali debat akan memakan anggaran sekira Rp500 juta. Sementara jika harus dilakukan di Kupang, anggaran yang harus disediakan sekali debat senilai Rp3 miliar lebih. Artinya untuk tiga kali debat harus teralokasi anggaran Rp9 miliar lebih. "Karena itulah dilakukan di studio INews TV di Jakarta dan akan terjadi hingga putaran ketiga pada 23 Juni mendatang," katanya.
Dalam pelaksanaan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di NTT 27 Juni 2018 ini diikuti empat pasangan, masing-masing Esthon Foenay-Chris Rotok yang diusung Partai Gerindra, PAN dan Perindo. Pasangan Marianus Sae-Emiliana Nomleni diusung PDIP dan PKB.
Pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Yos Nae Soi usungan Partai NasDem, Golkar dan Hanura, serta pasangan Benny K Harman-Beni Litelnoni diusung Partai Demokrat, PKPI dan PKS.
(Rachmat Fahzry)
