Image

Kemenag Nilai Moratorium Umrah Bisa Langgar Konstitusi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 19:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 17 337 1887907 kemenag-nilai-moratorium-umrah-bisa-langgar-konstitusi-f4jy7eyoeb.jpg Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali (Foto: Ist)

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menganggap saran Ombudsman terkait moratorium atau penghentian sementara pendaftaran ibadah umrah selama dua bulan melanggar konstitusi. Saran tersebut sedianya berawal dari temuan Ombudsman atas pelanggaran administrasi Kemenag dalam pengawasan ibadah umrah.

Akhirnya, Ombudsman menyarankan Kemenag untuk melakukan moratorium pendaftaran ibadah umrah selama dua bulan.

"Kalau moratorium Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masih bisa rasional. Tapi orang mau umrah kok dihalangi? Itu yang bertentangan dengan konstitusi," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali saat dikonfirmasi, Selasa (17/4/2018).

Menurut Nizar, usulan Ombudsman tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi melanggar konstitusi, lantaran membatasi kebebasan seseorang menjalankan ajaran agamanya. Karena itu, ia yakin masyarakat akan menolak hal tersebut.

"Usulannya tidak menyelesaikan persoalan, malah usulnya justru akan menambah masalah baru, yakni penolakan masyarakat," tandasnya.

 

Nizar menambahkan, hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan umrah yakni memperbaiki sistem pengawasan yang optimal, bukan justru memoratorium pendaftaran pemberangkatan ke Tanah Suci. Ia pun mengklaim Kemenag telah serius untuk memperbaiki sistem pengawasan.

"Ya kita serius dan konsen membenahi sistem pengawsan dan memperbaiki regulasi," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Kemenag melakukan moratorium pemberian izin operasi travel umrah dan haji atau PPIU di Indonesia. Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, saat ini ada sebanyak 906 PPIU yang telah terdaftar di Kemenag.

Jumlah tersebut, kata Lukman, dirasa sudah cukup memenuhi kebutuhan perjalanan ibadah umrah dan haji masyarakat Indonesia. "Jadi, kita hentikan sementara pemberian izin kepada biro-biro yang baru yang ingin mendapatkan izin sebagai PPIU," ujarnya, Rabu 4 April 2018.

Lukman menjelaskan, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan evaluasi terhadap 906 PPIU yang telah terdaftar. Selain itu, pihaknya juga memperketat pengawasan terhadap PPIU yang ada. Pasalnya, belakangan ini marak terjadi penipuan dan penggelapan biaya umrah dan haji berkedok PPIU.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini