nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasasi KPUD Ditolak MA, Danny Pomanto Siap Lakukan Perlawanan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 26 April 2018 19:55 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 26 340 1891824 kasasi-kpud-ditolak-ma-danny-pomanto-siap-lakukan-perlawanan-gQyKQCZuq5.jpg Danny Pomanto (foto: Fadel/Okezone)

JAKARTA - Calon Walikota Makassar, Sulawesi Selatan, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto tengah mempersiapkan langkah hukum jika digugurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Makassar. Hal tersebut sebagai upaya mencari keadilan setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kasasi KPUD Kota Makassar.

"Kita sudah menemukan itu (celah upaya hukum) dan insya Allah kita sudah menemukan proses hukum baru," kata Danny saat ditemui di Gedung iNews Center, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).

Ia menambahkan, dirinya enggan menjelaskan terkait upaya hukum yang akan dilakukan. Pasangan dari Indira Mulyasari Paramastuti itu memilih untuk menyerahkan segala persoalan hukum kepada tim kuasa hukum.

Calon walikota petahana itu tetap meyakini kalau dirinya bisa menjadi peserta Pilkada. Sebab, hingga kini belum ada pembatalan dari KPUD itu sendiri. Bahkan, dukungan dari masyarakat pun sangat deras untuk dirinya terus berjuang menegakkan kebenaran.

"Insya Allah kita akan membuat tetap ikut dalam proses hukum pilkada," jelasnya.

Dalam memperjuangkan hak dirinya sebagai peserta Pilkada, lanjut Danny, ia tak akan gentar sama sekali, meski sekalipun taruhannya adalah nyawa. Ia menyadari kalau dalam sebuah perjuangan itu pasti ada sebuah risiko yang harus diterima.

"Saya rela mati demi menegakkan kebenaran. Itu yang diajarkan orangtua kepada saya," tegasnya.

 Dany Pomanto

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menjelaskan, ada tiga upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Danny Pomanto. Yang pertama adalah melakukan peninjauan kembali (PK) atas keputusan MA menolak kasasi KPUD Kota Makassar. Kata dia, hal itu pernah dilakukan MA ketika membatalkan keputusan Pilkada di dua daerah, yaitu Kota Depok pada tahun 2005 dan Sulawesi Selatan pada tahun 2007.

Lalu, kedua adalah menggugat surat keputusan pemilihan calon kepala daerah KPUD Kota Makassar ke Panwaslu. Terakhir, melakukan judicial review Undang-Undang Pilkada yang dianggap merugikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya tadi mengatakan tiga skenario hukum. Melakukan PK, menggugat SK pemilihan ke Panwaslu Kota Makassar atau mempermasalahkan Undang -Undang Pilkada kepada MK. coba ditimbang mana yang baiknya," ujarnya.

 Rafly Harun

Menurutnya, ada skenario besar dibalik penolakan kasasi MA yang diajukan KPUD Kota Makassar. Sehingga, diharapkan untuk beliau melakukan upaya hukum lanjutan untuk mencari keadilan.

"Kalau ini terlihat seperti ada skenario untuk menjegal calon tertentu karena sudah tidak ada lagi lawan," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini