3 Kader Tertangkap Tangan KPK, PDIP Pertanyakan Sistem Pencegahan Korupsi
JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk operasi tangkap tangan kepada kader PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK dalam sepekan menangkap kader PDIP, yakni Bupati Purbalingga dan Ketua DPC PDIP Purbalingga, Tasdi. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Blitar, dan Calon Bupati Tulungagung inkumben Syahri Mulyo.
Sekretaris Jenderal Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam pernyataannya, Minggu (10/6/2018) menegaskan bahwa PDIP sudah memberikan sanksi kepada kader yang terlibat korupsi.
“Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya. Tetapi kenapa masih terjadi? Begitu banyak kepala daerah yang sudah ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas kita, atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul? Dan pada kenyataannya apakah kita lebih asyik menikmati drama OTT tersebut?”
