SEBAGAI orangtua tentu pendidikan anak adalah hal yang harus diutamakan. Ibaratnya, pendidikan sejak dini adalah modal dasar bagi anak untuk menggapai masa depan yang cerah. Namun seringkali saat ingin mencarikan sekolah yang tepat bagi anak, orangtua kerap kebingungan. Bingung karena ada banyak sekali sekolah yang mengklaim mengutamakan kualitas pendidikan. Mana yang terbaik bagi anak?
Sebenarnya, kebingungan orangtua bisa diatasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik memang lebih banyak dikenal hanya di kalangan pendidik (guru) dan orang-orang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saja, seperti para guru atau pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan. Padahal, masyarakat umum dan awam pun sebenarnya dapat memanfaatkan Dapodik tersebut.
Drs. Ade Nasrun, M.Si, Kepala Sub Bidang Data Ketenagaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, menjelaskan bahwa Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kemendikbud. Sistem pendataan ini memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online.
Menurut Ade, Dapodik sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 tahun 2015, sehingga data yang tercantum di dalam Dapodik sudah valid dan sudah terverifikasi sebelum di-publish ke masyarakat umum. Disebabkan Dapodik telah dibuat secara online, maka masyarakat umum dapat mengakses Dapodik, cukup dengan menggunakan browser internet.
Ingin mengakses dan menggunakan Dapodik tersebut? Jangan khawatir, tentu ini bisa dilakukan dengan mudah. Kemendikbud telah membuat situs bernama SEKOLAH KITA, dengan alamat situs milik SEKOLAH KITA . Situs ini memuat data-data di Dapodik yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
Di situs ini juga, masyarakat dapat melihat profil, peta lokasi, dan perbandingan sekolah-sekolah, baik PAUD, sekolah dasar (SD), sekolah menengah (SMP, SMA, SMK), SLB, dan pendidikan masyarakat di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.