nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Harus Ada Langkah Konkret Cegah Jakarta Utara 'Tenggelam' 2050

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 13 Agustus 2018 12:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 08 13 338 1935762 harus-ada-langkah-konkret-cegah-jakarta-utara-tenggelam-2050-PgOH7logXc.jpg Foto: Getty Images

JAKARTA - Berdasarkan riset tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), setiap tahunnya terjadi penurunan permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 25 cm di Jakarta Utara. Jika terus berlangsung, maka diprediksi wilayah di Ibu Kota itu bakal tenggelam pada 2050.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid mengatakan, pemerintah pusat maupun DKI Jakarta harus bisa membuat langkah konkret untuk memastikan agar Jakarta Utara tetap dalam kondisi aman dan tidak tenggelam.

Foto: BBC Indonesia

"Termasuk di dalamnya adalah langkah relokasi beberapa pusat kegiatan dari Jakarta Utara ke bagian lain agar beban Jakarta Utara tidak terlalu berat," kata Sodik saat dikonfirmasi Okezone, Senin, (13/8/2018).

(Baca juga: 2050 Jakarta Utara 'Tenggelam', Peneliti Tegaskan Ada Datanya, Bukan Mengada-ngada)

Langkah untuk menantisipasi tenggelamnya Jakarta Utara, kata Sodik harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Selain itu juga, pengaturan tata ruang harus dilakukan secara tepat agar potensi itu dapat diantisipasi dengan baik.

"Tata ruang fungsional dan visioner dan melakukan langkah-langkah penahanan secara engineering dengan iptek," ungkapnya.

Sodik juga meminta agar pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat agar menjaga lingkungannya. "Lakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk pola hidup yang sesuai dengan ancaman penurunan tanah," paparnya.

(Baca juga: Jakarta Utara 'Tenggelam' 2050: Gedung Amblas, Tanggul Bobol dan...)

Dikutip dari BBC News Indonesia, Ketua Dewan Pertimbangan APERSI, Eddy Ganefo, menyatakan jika pemerintah tidak membatasi izin pendirian babgunan, maka rekan-rekannya sesama pengembang akan terus membangun, karena di mata mereka, "selama bisa jualan, laku, pengembang akan jalan terus".

Eddy menyebut rekan-rekan pengembangnya yang memiliki proyek di pantai utara Jakarta, biasanya menjadikan air laut yang disuling menjadi air tawar sebagai sumber air bersih.

Meski mengklaim tidak menggunakan air tanah, Eddy menekankan pembatasan pembangunan perumahan di pinggir laut penting, karena terdapat praktik 'kurang terpuji' yang dilakukan rumah-rumah tersebut.

Foto: BBC Indonesia

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa waktu lalu menyidak sejumlah gedung di Jakarta yang mengambil air tanah secara ilegal. Anies pun mengancam akan memberikan sanksi jika masih membandel.

Doktor geodesi ITB, Heri Andreas mengungkapkan upaya yang dilakukan  itu tidak cukup. "Jika ingin penurunan tanah berhenti, gedung-gedung dan rumah-rumah di Jakarta harus benar-benar berhenti mengambil air-tanah dalam dan beralih mencari sumber air bersih lain".

Anies tidak sependapat. Menurut sang gubernur "persoalannya bukan tentang air tanah atau tidak, tetapi apakah kita mengambil air tanah dengan benar dan mengembalikannya dengan benar."

Heri lantas menyebut solusi Anies tersebut "salah kaprah". Pasalnya sumur resapan yang ada di Jakarta hanya dapat mengembalikan air ke sumber air tanah dangkal, "yang kedalamannya hanya beberapa meter, atau beberapa puluh meter saja".

Alhasil, sumur resapan, dikatakan Heri tidak akan mengganti air tanah dalam, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta itu, "sama sekali tidak mempengaruhi dan mencegah penurunan permukaan tanah".

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini