Hasto menuturkan, head of agreement merupakan basis legalitas untuk mendivestasi saham Freeport yang kini dikuasai negara sebesar 51%. Karenanya, kepemilikan saham sebesar itu menunjukkan pemerintahan Jokowi telah menjalankan perintah konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
"Komitmen dari Pak Jokowi sebagai Presiden adalah melaksanakan perintah konstitusi dengan selurus-lurusnya," imbuh dia.
(Awaludin)