JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan biaya Jalan Tol Jembatan Suramadu menuai sejumlah kritik. Tak jarang mereka menilai hal tersebut bagian dari politik pencitraan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan 2019.
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK), Ahmad Rofiq, menepis kritikan tersebut. Sebab, kebijakan ini dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Pulau Madura, Jawa Timur, yang tingkat perekonomiannya timpang dengan Kota Surabaya.
(Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Penggratisan Tol Suramadu Sudah Disetujui DPR)
"Kebijakan ini sangat positif bagi masyarakat Madura dan Surabaya. Jadi, kebijakan ini bukan pencitraan," kata Rofiq kepada Okezone, Senin (29/10/2018).
Menurut dia, dengan adanya penggratisan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan nilai tambah yang cukup besar bagi masyarakat sekitar.
