Sependapat, NU dan Muhammadiyah Sebut Reuni 212 Tak Perlu
JAKARTA - Reuni 212 yang direncanakan di Monas, Jakarta, pada Minggu (02/12) dinilai tak perlu oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Menurut dua organisasi ini acara ini tak relevan lagi karena misi yang dibawa kental dengan nuansa politis yakni dukungan terhadap salah satu calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca juga: Jamin Tak Ada Muatan Politik, Panitia Undang Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga ke Reuni 212
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, mengatakan secara organisasi NU tidak akan terlibat dalam reuni 212 jika pesan yang disuarakan berisi politisasi agama, adu domba, dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.
"Perlu kami tegaskan, niat naik reuni yang sedianya mempererat persaudaraan dengan menjunjung tinggi etika dan tata cara bersilaturahmi, jangan dicederai dengan politisasi agama, jangan juga mau diadu domba, dipecah belah," ujar Robikin Emhas kepada wartawan Quin Pasaribu, Jakarta.
"Karena itu sama dengan merendahkan agama," sambungnya.
Baca juga: PA 212 Minta Polisi Pertimbangkan Izin Aksi Reuni Tandingan
Sikap NU tersebut, katanya, sudah disampaikan secara internal kepada warga NU. Sehingga dia berharap, warga NU bisa mengikuti sikap organisasi.
"Warga NU sangat paham merepresentasikan diri. Jadi tidak perlu ada arahan detail karena kami yakin mereka sudah paham dan bisa memilah mana yang diikuti," jelasnya.
Meski begitu, jika ada kader NU yang ikut dalam aksi reuni 212, dilarang untuk membawa atribut bendara organisasi dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.
"Jangan melakukan hate speech atau tindakan yang menimbulkan permusuhan. Sebab niat baik memperat persaudaraan itu harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan tata cara dalam bersilaturahmi."
Baca juga: CFD di Monas Tetap Dibuka Meski Ada Aksi Reuni 212
Membebaskan kader
Sejalan dengan Nahdlatul Ulama, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, juga menyebut secara organisasi Muhammadiyah tidak terlibat dalam reuni 212. Namun di sisi lain, membebaskan kadernya ikut dalam aksi tersebut.
"Kalau sebagai warga negara ada warga Muhammdiyah ikut aksi, maka tindakan itu merupakan sikap pribadi. Maka segala konsekuensinya, merupakan tanggung jawab pribadi," jelas Abdul Mu'ti.
Karenanya, kata dia, warga Muhammadiyah yang ikut dalam aksi reuni 212 dilarang membawa maupun menggunakan atribut dan fasilitas organisasi.
(Fakhri Rezy)
