Kemenko Polhukam Ingatkan Adanya Penunggang Aksi Reuni Alumni 212
JAKARTA - Staf Ahli Menko Polhukam, Sri Yunanto mengingatkan agar aksi Reuni Alumni 212 tidak ditunggangi kepentingan politik. Selain itu, reuni ini juga harus bebas dari kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Ideologi Hizbut Tahrir ini organisasi sudah dilarang pemerintah," kata Yunanto dalam acara MNC Trijaya 'Sebera Gereget 212' di D'consulate Resto dan Louge, Jakarta, Sabtu (1/11/2018).
Yusnanto menerangkan, bahwa reuni 212 juga rentan dengan kelompok-kelompok yang ingin melakukan pergantian Presiden. Kelompok itu, kata dia, akan berteriak-teriak ingin mengganti Joko Widodo sebagai Presiden dalam acara nanti.
(Baca juga: IPW: Antusias Warga Ikuti Reuni Alumni 212 Sudah Memudar)
"Kelompok yang tidak suka Jokowi dan ingin menggantikan Presiden. (Reuni 212) harus memiliki kemampuan dalam menjaga kemurnian gerakan itu," ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa bangsa Indonesia patut bersyukur adanya hasil survei Gallup yang menyatakan bahsa Indonesia negara kesembilan teraman di dunia. Sehingga, pemerintah dapat melakuka pembangunan ke seluruh pelosok tanah air.
(Baca juga: Ribuan Massa dari Bekasi Diklaim Ramaikan Reuni 212 di Monas)
"Kondisi keamanan ini harus bisa kita jaga dalam konteks ini memang di satu juga demokrasi itu harus bisa berjalan," tandasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
