Jokowi: Suatu saat Kita Akan Bangun Bangsa yang Bebas Korupsi
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis Indonesia akan terbebas dari perilaku korupsi, jika operasi penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa beriringan dengan operasi pencegahan.
"Saya yakin suatu saat kita berhasil akan membangun bangsa yang bebas korupsi," singkat Jokowi saat menghadiri acara hari antikorupsi sedunia dan meresmikan pembukaan konferensi nasional pemberantasan korupsi tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/11/2018).
Jokowi mengatakan, perubahan dunia telah terjadi begitu cepat dengan adanya revolusi industri 4.0. Menurut dia, kecepatan adalah kunci dalam memenangkan kompetisi besar antarnegara di dunia.
"Yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, yang kaya belum tentu mengalahkan yang miskin, tapi yang cepatlah yang mengalahkan yang lamban, yang berani berinovasi yang mengalahkan rutinitas yang monoton," paparnya.
Kepala Negara mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem di pemerintahan yang berani memangkas regulasi yang menyulitkan dalam melaksanakan kebijakan.
"Regulasi yang mempersulit langkah. Sehingga melakukan debirokrasi dan berorientasi hasil goal oriented (orientasi hasil-red) bukan procedure orientied (orientasi prosedur-red). Payung ekosistem itu menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan menjadi agenda yang kita kerjakan bersama KPK," imbuhnya.
Baca: Suap Meikarta, Bupati Bekasi Jadi Kepala Daerah Ke-99 Tersangka Korupsi
Baca: Korupsi di Sumatera: 37 Kepala Daerah dan 86 Anggota DPRD "Disikat" KPK
Ia mencontohkan kebijakan dari pelayanan transparan dan sederhana yang tidak ada relevansinya dengan tindakan suap menyuap dengan pelayanan yang ribet dan bertele-tele. Dengan begitu investasi akan masuk ke Indonesia.
"Karena pengusaha pengen cepat. satu-satunya cara suap, ini yang harus kita benahi sistem pelayanan yang cepat dan transparan. Demikian juga proses kebijakan pengalokasian anggaran yang transparan partisipasi dan parameter yang jelas, maka tidak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak pada dirinya," terang Jokowi.
Jokowi juga mengajak KPK untuk berinovasi dengan pemerintah melalui sistem hukum, demokrasi, dan tata cara birokrasi yang akuntabel.
"Sistem akuntansi harus bisa memfasilitas cara kerja cepat efisien inovatif yang berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat. Ketika etika masyarakat dan birokrasi semakin menghargai moralitas masyarakat, dan dipadu dengan keteladangan pejabat publik, sekali lagi ini agenda KPK dan pemerintah bersama," ungkapnya.
Jokowi menerangkan bahwa keberhasilan bangsa yang antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang ditangkap. Tapi, lanjut dia, karena ketiadaan orang yang melakukan korupsi.
"Kondisi ideal sebuah bangsa ketika disaring hukum seketat apa pun tidak ada lagi orang yang bisa ditersangkakan sebagai seorang koruptor, kondisi idelanya seperti itu," pungkasnya.
(Rachmat Fahzry)
