nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Direktur Sinar Mas Agro Diperiksa KPK Terkait Suap DPRD Kalteng

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 05 Desember 2018 09:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 05 337 1986999 direktur-sinar-mas-agro-diperiksa-kpk-terkait-suap-dprd-kalteng-GUH3a6u9n6.jpg ilustrasi.

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait fungsi pengawasan anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan perusahaan sawit anak usaha PT Sinar Mas.

Sejalan dengan pengusutan tersebut, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, Jo Daud Dharsono. Sedianya, Jo Daud akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ‎Direktur PT Binasawit Abadi Pratama, Edy Saputra Suradja (ESS).

"Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk ‎tersangka ESS," kata‎ Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (5/12/2018).

Tak hanya Jo Daud, penyidik memangil saksi lainnya, yaitu Kadis Lingkungan Hidup Kalteng, Fahrizal Fitri; Kabid Pemantauan Lingkungan Provinsi Kalteng, Arianto; serta tim ahli Komisi B DPRD Kalteng, Nicko Haryadi. Ketiganya juga akan diperiksa untuk penyidikan Edy Saputra Suradja.

Bukti suap OTT DPRD Kalteng

Sebelumnya, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk anggota DPRD Kalimantan Tengah terkait fungsi dan tugasnya dalam pengawasan. Tujuh tersangka tersebut ialah Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Borak Milton.

Kemudian, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan; dua anggota Komisi B DPRD Kalteng‎ Arisavanah dan Edy Rosada; Direktur PT Binasawit Abadi Pratama, Edy Saputra Suradja; CEO PT Binasawit Abadi Pratama, Willy Agung Adipradhana; serta Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaidy.

(Baca Juga : Usut Suap Anak Usaha Sinar Mas, KPK Panggil Ketua DPRD Kalteng)

Diduga, PT BAP yang merupakan anak usaha Sinar Mas Group menyuap sejumlah anggota DPRD Kalteng terkait pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh sebesar Rp240 juta. PT BAP juga diduga bermasalah terkait sejumlah perizinannya.

Disinyalir ada pemberian-pemberian lain dari PT BAP untuk sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng untuk mengurus atau memuluskan perizinan PT BAP yang bermasalah.

(Baca Juga : KPK Panggil 2 Anggota DPRD Kalteng soal Izin Perkebunan Kelapa Sawit)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini