nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Batalkan Kenaikan Pajak BBM, Prancis Antisipasi Kerusuhan Baru

Rahman Asmardika, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 10:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 06 18 1987508 batalkan-kenaikan-pajak-bbm-prancis-antisipasi-kerusuhan-baru-9zcBF8vI7J.jpg Foto: AFP.

PARIS – Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron membatalkan sepenuhnya rencana kenaikan pajak bahan bakar untuk tahun fiskal mendatang setelah menghadapi demonstrasi yang terjadi di seantero Prancis. Pengumuman itu disampaikan oleh Perdana Menteri Edouard Philippe sehari setelah dia mengumumkan penundaan rencana itu selama enam bulan.

"Pemerintah siap untuk berdialog dan menunjukkannya karena kenaikan pajak ini telah dihapuskan dari rancangan undang-undang (RUU) anggaran 2019," kata Philippe sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (6/12/2018).

BACA JUGA: Redakan Kerusuhan, Prancis Tunda Kenaikan Pajak BBM Selama Enam Bulan

Keputusan itu adalah langkah terbaru dari pemerintahan Macron untuk meredakan krisis yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sehari sebelumnya, pemerintah mengumumkan penundaan kenaikan pajak itu selama enam bulan mulai Januari 2019.

Pemerintahan Macron juga sebelumnya mengindikasikan bahwa mereka dapat melakukan perubahan terhadap pajak kekayaan yang dipersempit Macron hanya untuk menutupi aset real estate pada tahun lalu. Staf Macron membantah reformasi pajak kekayaan akan menjadi sebuah kemunduran bagi sang presiden dan menegaskan bahwa Macron berkomitmen melanjutkan kebijakan reformasinya.

Namun, langkah-langkah tersebut belum menjamin protes dari para demonstran “rompi kuning” akan mereda. Pemerintah telah bersiap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gelombang kekerasan baru pada Sabtu.

BACA JUGA: Kerusuhan Berlanjut, Prancis Pertimbangkan Berlakukan Status Darurat

"Saya ingin memberi tahu para preman, kami akan menghadapi mereka dan tidak akan menyerah sedikit pun," kata Philippe merujuk kepada para pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan.

Sumber-sumber keamanan mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menggunakan pasukan yang saat ini digunakan pada patroli anti-terorisme untuk melindungi bangunan-bangunan publik.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini