Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Saudi Kaji Usulan Indonesia tentang Fast Track dan Rekam Biometrik Jamaah Haji

Amril Amarullah , Jurnalis-Selasa, 11 Desember 2018 |11:55 WIB
Saudi Kaji Usulan Indonesia tentang <i>Fast Track</i> dan Rekam Biometrik Jamaah Haji
Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin. (Foto: Humas Kemenag)
A
A
A

MAKKAH – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Muhammad Salih bin Taher Bentin telah menandatangani MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019. Penandatanganan MoU bertempat di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Makkah al Mukarramah.

Indonesia menjadi negara pengirim jamaah haji di kawasan Asia yang pertama diundang Kerajaan Arab Saudi untuk menandatangani MoU ini. Disepakati bahwa kuota jamaah haji Indonesia 1440 Hijriah/2019 Masehi sebanyak 221 ribu atau sama dengan tahun lalu.

Usai penandatanganan MoU, Menag Lukman mengatakan bahwa kesempatan bertemu Menteri Haji Saudi digunakan untuk menyampaikan sejumlah usulan peningkatan layanan terhadap jamaah haji Indonesia.

"Kami usulkan, kebijakan fast track (jalur cepat) yang tahun lalu telah diterapkan pada 70.000 jamaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada musim haji 1440 Hijriah/2019 Masehi juga diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia," jelas Menag Lukman, di Makkah, Senin 10 Desember 2018.

"Kebijakan ini akan memudahkan jamaah haji, karena mereka tidak perlu mengantre lama untuk proses imigrasi di Bandara Jeddah maupun Madinah," lanjutnya.

Inovasi lain yang didiskusikan yakni terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jamaah haji, Indonesia meminta Pemerintah Arab Saudi tidak menerapkan kebijakan tersebut.

"Kami sudah menjelaskan kepada Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia bahwa kebijakan tersebut akan memberatkan calon jamaah, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau," jelas Menag Lukman Hakim.

"Menteri Haji sedang mengkaji usulan tersebut dan akan membahasnya secara lebih detail di level teknis," lanjut Menag.

Usulan lain yang disampaikan Menag terkait penomoran tenda di Arafah dan Mina sesuai kloter jamaah. Ini untuk memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan tenda sesuai kloter dan itu diharapkan memudahkan mobilisasi.

Menag Lukman Hakim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah menjadi partner yang sangat baik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui kerja sama baik itulah Indeks Kepuasan Jemaah Haji 2018 meraih nilai sangat memuaskan.

"Kami berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya, sehingga jamaah haji dapat beribadah dengan lebih baik dan nyaman," harapnya.

Ikut mendampingi Menag Lukman Hakim dalam penandatanganan MoU ini, Konjen RI di Jeddah, Muhammad Hery Saripudin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali, Sesditjen PHU Ramadhan Harisman, Direktur Layananan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Direktur Layanan Haji dalam Negeri Khoirizi H Dasir, dan Staf Teknis Haji I (STH I) Endang Djumali. (han)

(Rizka Diputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement