Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Polemik Kotak Suara Kardus, Perindo: Jangan Berpikir Negatif ke KPU

Rizka Diputra , Jurnalis-Minggu, 16 Desember 2018 |10:25 WIB
Polemik Kotak Suara Kardus, Perindo: Jangan Berpikir Negatif ke KPU
Ketua DPP Partai Perindo, Arya Mahendra Sinulingga (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mengaku heran atas mencuatnya isu kotak suara berbahan kardus yang baru dipermasalahkan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Arya Mahendra Sinulingga menegaskan, Partai Perindo tetap menghargai upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk pengadaan kotak suara berbahan kardus atau karton kedap air.

"Jangan berpikir negatif ke KPU, kenapa? Karena yang pasti penggunaan kotak suara kardus sudah dilakukan pada Pilpres 2014 dan pilkada-pilkada, itupun sudah pakai kardus," ujar Arya saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Lebih lanjut Arya menjelaskan, anggaran pengajuan jenis kotak suara berbahan kardus itu sebenarnya telah dibahas di parlemen. Pembahasannya pun kata dia, dilakukan oleh sejumlah parpol dan tidak dipersoalkan.

"Jadi, ini bukan hal baru oleh DPR terkait pembahasan jenis kotak suara ini. Sudah dua kali pilkada digunakan, dan selama ini tidak ada komplain sama sekali kok," tandasnya.

Kotak Suara KPU

Sebelumnya, KPU memutuskan untuk melakukan pengadaan logistik berupa kotak suara transparan di satu sisi dalam parhelatan kontestasi Pemilu 2019. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, kotak suara yang transparan di satu sisi itu akan dibuat dengan bermaterial kardus atau karton kedap suara.

Menurut Pramono, pengadaan kotak suara bermaterial kardus itu mampu menghemat setengah anggaran dari pembelian kotak suara transparan bermaterial plastik. Apalagi, saat ini KPU juga belum menerima seluruh anggaran‎ yang diberikan pemerintah guna menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.

"Dari sisi distribusi, cuma dibanding harga dan waktu itu jauh lebih memungkinkan yang kardus. Perbandingan harga itu kalau dari sisi produksi bisa setengah, padahal dari sisi kalau dilihat dari anggaran kita, dari Rp15 triliun yang diminta, kita baru dikasih Rp10,8 triliun," ujar Pramono.

(Rizka Diputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement