Total Uang Suap Perizinan Meikarta Dalam Dakwaan Jaksa KPK Mencapai Rp16 Miliar Lebih
Adapun total uang seluruhnya berjumlah Rp16 milyar lebih dan SGD270 ribu kepada pegawai negeri, termasuk bupati.
"Kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sejumlah uang senilai (total) Rp10,83 miliar dan SGD90 ribu," ujar Jaksa.
Yadyn juga menyebut uang suap itu diberikan pula kepada Kepala DPMPSP Dewi Tisnawati sebesar Rp1 miliar dan SGD90 ribu, Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Rp1,2 miliar dan SGD90 ribu, Sahat Maju Banjarnahor sebagai Kepala Dinas Damkar sebesar Rp952 juta.
Kemudian uang juga diberikan kepada Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili sebesar Rp700 juta, Daryanto selaku Kepala Dinas LH Daryanto sebesar Rp300 juta, Tina Karini Suciati Santoso selaku Kabid Bangunan Umum Dinas PUPR sebesar Rp700 juta dan E Yusuf Taufik selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bekasi sejumlah Rp500 juta.
Bahwa pemberian uang suap itu terkait proses perizinan proyek Meikarta mulai dari pemberian izin IPPT hingga izin lingkungan dalam proyek pendirian properti Meikarta di lahan seluas 438 hektare yang dibagi dalam tiga tahap.
