Bupati Bogor Dilantik, Bagaimana Nasib Gugatan Sengketa Pilkada?
BOGOR- Bupati Bogor terpilih Ade Munawaroh Yasin dan Iwan Setiawan dilantik oleh Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jawa Barat. Pelantikan tersebut didasarkan pada surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/4935/Pemksm. Ade Yasin dan Iwan Setiawan dilantik pada pukul 09.00 WIB di Aula Barat Gedung Sate, Bandung.
Padahal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023 Ade Ruhandi dan Ingrid Kansil telah menyampaikan gugatan terhadap KPU dan Bawaslu serta DPRD Kabupaten Bogor dan akan segera naik diperkarakan di Pengadilan Negeri Cibinong pada 8 Januari 2019 dengan Nomor Perkara Perdata : 304/Pdt-G/2018/PN.CBI tanggal 7 Desember 2018 .
(Baca Juga: Gubernur Jabar Lantik Bupati-Wakil Bupati Bogor 2018-2023)
Pelantikan Bupati Bogor di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (foto: Ist)
Gugatan tersebut didasarkan pada KPU Kabupaten Bogor sampai saat ini belum berani membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, seolah-olah hal ini sengaja ditutupi agar selisih 77.602 pemilih dalam DPTb ini bisa lolos begitu saja dan tidak ada penjelasannya dari mana suara tersebut muncul.
Menanggapi hal tersebut, Ade Ruhandi selaku penggugat dari pasangan calon Bupati Bogor nomor urut tiga yang berpasangan dengan Ingrid Kansil, lebih berpacu terhadap keputusan hukum yang sekarang sedang dilaksanakan, dan dirinya juga merasa bahwa hubungan dengan semua paslon pada pilkada 2018 Bupati Bogor baik-baik saja.
“Saya berpacu terhadap keputusan dari penegak hukum, bagaimanapun itu adalah pegangan bagi kita semua, saya bersahabat dengan semua pasangan calon, dan siapapun yang menang tidak ada masalah karena itu pilihan masyarakat Kabupaten Bogor, namun bagi pasangan JADI, segala sesuatu yang dilakukan dengan proses yang tidak benar, maka hasilnyapun akan tidak benar baik bagi pelaku maupun masyarakat kabupaten Bogor," katanya.
