Komisi III Persilakan Hukuman Mati untuk Koruptor Proyek Air Minum Daerah Bencana
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian soal rencana penerapan hukuman mati bagi tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017–2018.
Mengenai rencana itu, anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi mempersilakan KPK apabila hendak menggunakan hukuman mati bagi para pelaku, sebab hal itu relevan dan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
"Hukuman mati itu masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang. Jika ingin menggunakan, silakan gunakan," kata Taufiq saat dikonfirmasi Okezone, Minggu 30 Desember 2018.
(Baca juga: KPK Buka Peluang Terapkan Hukuman Mati dalam Suap Proyek Air Minum Daerah Bencana)
