Komisi III Persilakan Hukuman Mati untuk Koruptor Proyek Air Minum Daerah Bencana
Namun demikian, lanjut Taufiq, syaratnya para pelaku yang akan dieksekusi mati harus benar-benar masuk UU yang memang mengatur hal itu. Artinya, mereka bisa dihukum asalkan memang telah sesuai aturan hukuman mati.
"Hukuman mati sejauh ini baru digunakan untuk para bandar narkoba dan teroris yang tingkat kejahatan dianggap sangat besar yaitu perbuatan telah menimbulkan korban yang sangat besar. Atau di masa lalu karena kasus-kasus perampokan sadis yang banyak memakan korban," ungkapnya.
"Jika seseorang melakukan korupsi yang dianggap menimbulkan derajat korban seperti di atas atau sangat merusak, silakan gunakan," sambungnya.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan aturan mengenai pidana mati sendiri tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman pidana mati merupakan terusan dari Pasal 2 Ayat (1) tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa.
