Mendagri Minta Persoalan KPU Tak Diumbar ke Medsos
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak tidak merusak legitimasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia juga meminta agar kritikan kepada KPU tidak diumbar ke media sosial (medsos) dan sebaiknya disampaikan secara langsung.
Menurut Tjahjo, kader partai politik maupun tim sukses capres dan cawapres pasti tak memiliki keinginan merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
"Kalau ada berati itu adalah penjahat politik. Siapa pun orangnya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Baca Juga: 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT, KPU Buka Posko Pelaporan
Politikus PDIP itu menilai, penjahat politik pasti orang-orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, penjahat politik itu juga ingin merusak capres dan cawapres beserta tim suksesnya.
"Mereka itu adalah penjahat politik," singkatnya.
Tjahjo mengatakan, saat ini terjadi upaya sistematis membangun ketidakpercayaan terhadap KPU. Padahal, sambung dia, KPU merupakan penyelenggara pemilu yang sah.
"Jangan apa yang disepakati di rapat beda dengan apa yang disampaikan di luar," tuturnya.
Ia pun mencontohkan upaya merusak legitimasi KPU dengan kabar bohong tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos untuk calon pasangan nomor urut 01 hingga daftar pemilih tetap (DPT) ganda mencapai 31 juta.
"Saya kira itu jelas mau mendelegitimasi KPU. Kemarin sudah sepakat dengan KPU sekecil apapun kalau ada berita fitnah, apalagi berita berita sifatnya berujar kebencian, fitnah, berita hoax lapor saja kepada kepolisian," tandasnya.
Baca Juga: Musim Hujan, KPU Disarankan Gandeng BPBD untuk Distribusi Logistik Pemilu
(Edi Hidayat)
