nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Sofyan Djalil Bagikan 500 Sertifikat Tanah pada Warga Medan

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Selasa 08 Januari 2019 22:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 08 340 2001763 menteri-sofyan-djalil-bagikan-500-sertifikat-tanah-pada-warga-medan-oiE9hVyN3x.jpg Menteri Sofyan Djalil bagikan 500 sertifikat tanah di Medan (Foto: Wahyudi/Okezone)

MEDAN - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), membagikan sebanyak 500 sertifikat tanah secara gratis kepada warga Medan.

Penyerahan sertifikat itu dilakukan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil disela-sela penandatanganan pakta integritas pegawai Kantor BPN Medan serta nota kesepahaman BPN dengan sejumlah stakeholder di Jalan Garu III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (8/1/2019).

Menteri Sofyan menyatakan, penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) secara gratis yang sudah dilakukan pemerintahan sejak beberapa tahun terakhir. Penyerahan kali ini, merupakan penyerahan pertama di tahun 2019 yang dilakukan secara serentak untuk masyarakat Sumatera Utara.

(Baca Juga: Jokowi: Tadi Pak Menteri Janji Sertifikat Tanah di Ponorogo Selesai di 2023)

Tahun ini, pemerintah menargetkan dapat menerbitkan sebanyak sertifikat untuk 210 ribu bidang tanah yang ada di Sumatera Utara. Sertifikasi tanah di Medan sendiri diharapkan dapat dirampungkan pada tahun 2021 mendatang.

"Tahun ini ditargetkan sebanyak 210 bidang tanah di Sumut sudah bersertifikat. Karena di 2018 lalu, BPN Sumatera Utara berhasil melampui target yang diberikan, dari 1900 sertifikat menjadi 230 ribu sertifikat," ujar Sofyan.

Sementara target untuk Sumatera Utara ini, menurut Sofyan, merupakan bagian dari target nasional sebanyak 9 juta sertifikat. Sehingga, program nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mensertifikatkan sebanyak 260 juta bidang tanah di seluruh Indonesia di 2025 mendatang, dapat direalisasikan.

"Jika seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat. Maka ke depan tidak ada lagi konflik tanah baik antara pemerintah dengan masyarakat, maupun antara masyarakat dengan masyarakat," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini