JAKARTA – Jelang digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) berbagai macam hoaks atau kabar bohong ikut meramaikan ajang demokrasi tersebut. Apalagi, digunakan dalam kampanye Pemilu.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang diwakili oleh Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyadari, saat ini ini penyelenggaraan Pemilu memiliki tantangan tersendiri.
Baca juga: Sikap Politik Prabowo-Sandi 'Sumbang' Kenaikan Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf
"Namun demikian seiring dengan demokrasi Indonesia yang semakin dewasa, penyelenggaraan pemilu tidak lah semakin mudah. Penyelenggaraan pemilu kini justru memiliki tantangannya sendiri. Penataan sistem pemilu serentak yang masih terus disempurnakan," ujar Jaleswari Pramodhawardani saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakart Pusat, Selasa (15/1/2019).

Dirinya mengatakan, bermunculannya berita hoaks dan ujaran kebencian merupakan salah satu tantangan yang harus diantisipasi oleh pihak penyelenggaraan. Padahal, secara umum tingkat partisipasi public dalam Pemilu beberapa tahun terakhir membaik.
Baca juga; Bawaslu Putuskan Pose 1 Jari Walkot Bima Arya Bukan Kampanye Jokowi-Ma'ruf
"Meski data KPU menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi publik dalam pemilu beberapa tahun terakhir berada dalam tataran baik, 70%. Namun, kemunculan hoaks, berita bohong, dan ujaran kebencian penting untuk diantisipasi," ujarnya.
Oleh sebab itu, KSP menuturkan, antisipasi kabar hoaks penting untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam berita-berita politik yang tidak benar dan berpotensi menjatuhkan kandidat-kandidat peserta Pemilu baik legislatif maupun eksekutif.
Baca juga: Bawaslu Putuskan Pose 1 Jari Walkot Bima Arya Bukan Kampanye Jokowi-Ma'ruf
"Pada saat masyarakat dihadapkan pada perkembangan teknologi yang sangat masif, penyebaran hoaks menjadi bukan hanya hambatan dalam berdemokrasi melainkan juga tantangan dalam peningkatan literasi digital masyarakat kita," tutup Jaleswari.
(Fakhri Rezy)