Jokowi: Kontrol Presiden dan Aturan Tidak Tumpang Tindih Cegah Korupsi Kepala Daerah
JAKARTA – Calon presiden nomor 01 Joko Widodo menekankan pentingnya kontrol seorang presiden untuk mencegah tindak korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah.
Selain kontrol dari kepala negara, Jokowi menilai harmonisasi regulasi dengan menggabungkan fungsi legislasi, dirjen dan fungsi legislatif sangat penting.
“Aturan satu pintu penting, sehingga (aturan) tidak tumpang tindih, pemda berkonsultasi ke pusat. Kedua, aturan disederhanakan, kalau ada tumpang tindih langsung kelihatan dan revisi dengan baik,” kata Jokowi saat debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Jokowi menuturkan rekrutmen berbasis kompetensi, bukan finansial dan nepotisme, bisa mencegah tindakan korupsi dari kepala daerah.
Baca: Jawab Pertanyaan Prabowo, Jokowi Singgung Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet
Baca: Prabowo: Kita Harus Cukup Uang untuk Jamin Kualitas Hidup!
“Maka dari itu untuk pejabat-pejabat birokrasi perekrutan harus transparan dan sederhana dengan standar-standar yang jelas, dan untuk jabatan-jabatan politik perlu penyederhanaan sistem,” paparnya.
Jokowi melanjutkan, dalam sistem kepartaian perlu pemilu yang murah agar pejabat-pejabat tidak terbebani biaya-biaya pemilu. “Sehingga kita harapkan bisa memangkas politik uang, suap, dan korupsi,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Jokowi akan lahir pejabat-pejabat publik yang memiliki intregritas dan memiliki kapasitas yang baik.
(Rachmat Fahzry)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
