Prabowo Ingin Biaya Kampanye Murah, Jokowi: Anggaran Saya Kecil, Bapak Juga Tahu
JAKARTA - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan perlu ada langkah konkret untuk meningkatkan kualitas kinerja kepala daerah. Salah satunya dengan meningkatkan besaran gaji.
"Contoh, bagaimana bisa gaji gubernur hanya Rp8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi Jateng yang lebih besar dari Malaysia, tapi ini tidak terealisasi. Saya minta kepala pemertintahan, eksekutif, kalau kita memperbaiki harus melakukan terobosan sehingga penghasilan sangat bgesar," ujar Prabowo dalam debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019).
Prabowo juga menyinggung pemotongan biaya kampanye kepala daerah yang menurutnya membutuhkan dana besar.
"Kemudian kita potong keperluan kampanye. Contoh televisi, itu milik rakyat dan dunia maya. Jadi tak boleh bayar banyak untuk muncul di televisi. Demikan juga dengan baliho," kata Prabowo.
(Baca Juga: Rekrutmen Aparatur Negara Tanpa Nepotisme, Jokowi: Anak Saya Saja Tidak Diterima)
Menanggapi pernyataan Prabowo, Jokowi menekankan rekrutmen harus berbasis pada kompetensi, bukan finansial.
"Itu jadi kunci, contohnya saya sendiri. Saat pemilihan Wali Kota Solo, saya gunakan anggaran kecil. Ke partai pun waktu Pilgub DKI saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo kan juga tahu itu," ujar Jokowi.
Untuk diketahui, saat gelaran Pilgub DKI 2012, Prabowo adalah salah satu pengusung Jokowi sebagai cagub, berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
"Tapi ini sekali lagi memerlukan proses panjang. Artinya, pergerakan potilik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mencari pemimpin yang baik tanpa finansial yang besar," kata Jokowi.
(Baca Juga: Prabowo Sebut Aparat Hukum Tebang Pilih, Jokowi: Jangan Menuduh Pak)
Soal gaji PNS yang menurut Prabowo perlu ditambah, Jokowi menegaskan dirinya tidak setuju.
"Kita tahu gaji ASN sudah cukup, dengan tambahan tunjangan kinerja besar, yang penting perampingan birokrasi, dan menurut sistem promosi sesuai prestasi, integritas, rekam jejak," ujarnya.
Selain itu, dibutuhkan pengawasan internal dan eksternal yang kuat. "Baik dari masyarakat, baik dari media, baik dari komisi ASN, penting sekali bagi perbaikan untuk perbaikan birokrasi yang bersih," kata Jokowi.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
