nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa Hakim Pengadilan Kupang Terkait Suap Pengurusan Perkara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 23 Januari 2019 11:17 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 23 337 2008196 kpk-periksa-hakim-pengadilan-kupang-terkait-suap-pengurusan-perkara-vRx9AAkGdG.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Ali Muhtarom‎, pada hari ini. Sedianya, Ali akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemulusan perkara yang pernah ditangani oleh PN Semarang.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM (Ahmad Marzuqi)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019).

Selain Ali Muhtarom, KPK juga memanggil ‎tersangka Lasito. Namun, mantan Hakim PN Semarang tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk proses penyidikan Ahmad Marzuqi.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kedua tersangka itu yakni, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Hakim PN Semarang, Lasito.

 ss

Ahmad Marzuqi diduga menyuap Lasito sebesar Rp700 juta untuk memuluskan putusan praperadilan yang sedang berproses di PN Semarang. ‎Uang yang diberikan kepada Lasito diduga untuk mempengaruhi putusan praperadilan yang diajukan oleh Marzuqi.

Adapun, praperadilan tersebut yakni terkait penetapan Ahmad Marzuki sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuki, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 ss

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini