Indonesia Kecam Vanuatu Atas Penyelundupan Tokoh Separatis Papua ke PBB

Rahman Asmardika, Okezone · Rabu 30 Januari 2019 14:10 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 30 18 2011385 indonesia-kecam-vanuatu-atas-penyelundupan-tokoh-separatis-papua-ke-pbb-TR4eQRLZ8P.jpg Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib. (Foto: Kemlu RI)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman atas tindakan Vanuatu yang memasukkan tokoh separatis Papua, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda ke dalam delegasinya di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa, 29 Januari, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menyebut tindakan itu sebagai sebuah “langkah manipulatif”.

“Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu,” demikian disampaikan dalam pernyataan yang dilansir dari laman resmi PTRI Jenewa.

Berdasarakan keterangan KTHAM yang diungkap dalam pernyataan tersebut, Benny Wenda dimasukkan ke dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KTHAM pada Jum’at, 25 Januari dalam rangka pembahasan Kajian Berkala (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB, nama lain dari KTHAM .

Keberadaan Benny Wenda dalam delegasi itu membuat Kantor KTHAM terkejut karena namanya tidak tercantum dalam daftar delegasi resmi Vanuatu.

“Nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.”

“Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI.”

Kemunculan Benny Wenda di KTHAM adalah untuk menyerahkan petisi berisi 1,8 juta tandatangan berisi tuntutan referendum kemerdekaan kepada Pimpinan KTHAM, Michelle Bachelet. Dia meminta PBB mengirimkan tim pencari fakta ke Papua Barat di mana diklaim telah terjadi pelanggaran HAM.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini