Mantan KSAD ini menandaskan, dinamika politik yang sarat dengan kepentingan dan kecenderungan tarik-menarik antar elite politik, harus dapat disikapi secara arif untuk menghindari keterjerumusan TNI pada situasi pelik. Maka, sambung dia, TNI harus selalu berpegang teguh pada prinsip untuk menempatkan kepentingan negara di atas segala kepentingan, demi menjaga tetap kokohnya persatuan dan kesatuan.

Bila mengabaikan salah satu unsur tersebut, kata Menhan, maka akan berpengaruh pada perang itu sendiri. Karenanya, pemberian otoritas kepada militer untuk melaksanakan keputusan politik haruslah merupakan jalan terakhir, yang sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang.
“Sebagai bagian dari sistem pertahanan Indonesia, lapis pertahanan dengan 'Strategi Perang Berlarut', harus dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kemhan sebagai unsur utama bekerja sama dengan TNI dan unsur-unsur pemerintahan lainnya dalam mempersiapkan konsepsi strategi perang ini dan secara bertahap dan berlanjut membangun infrastruktur yang diperlukan,” ungkap Menhan.
“Sementara itu, dalam menyokong Strategi Perang Berlarut, setiap kompartemen yang sekaligus berfungsi sebagai inti kekuatan harus mempersiapkan penyelenggaraan perang berlarut, mulai dari unsur ruang, SDM, logistik wilayah, dan aspek strategi berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing,” terangnya.