nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Serahkan 253 Sertifikat Tanah Wakaf di Ngawi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 01 Februari 2019 14:57 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 01 519 2012440 jokowi-serahkan-253-sertifikat-tanah-wakaf-di-ngawi-ld3AauvAaq.jpg Presiden Jokowi bagikan sertifikat di Ngawi, Jawa Timur (Foto: Fakhrizal Fakhri)

NGAWI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 sertifikat yang ada di Jawa Timur. Penyerahan sertifikat dilakukan di Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi.

Kepala Negara menegaskan, pemberian sertifikat untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan dilakukan di seluruh provinsi Tanah Air. Sebab, ia tak ingin ada lagi sengketa tanah di rumah ibadah.

"Kenapa sih ini diberikan dan dipercepat baik untuk masjid, tempat pendidikan, musala, dan pondok pesantren? Karena setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, pergi ke daerah suara yang masuk ke telinga saya adalah sengketa lahan," kata Jokowi di lokasi, Jumat (1/2/2019).

(Baca Juga: Jokowi Borong Rempeyek dan Brambang Goreng dari Ibu-Ibu Mekaar

Jokowi mencontohkan adanya tanah masjid yang disengketakan oleh ahli waris di Jakarta. "Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," katanya.

Jokowi 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin para pemegang sertifikat tanah wakaf dapat menjaga dengan baik pemberian pemerintah. "Karena enggak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah. Inilah kenapa kita percepat tanah-tanah wakaf agar memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," tuturnya.

(Baca Juga: Restorasi Benteng Van den Bosch, Jokowi Gandeng Ahli Purbakala

Suami Iriana itu turut mengapresiasi kinerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerja keras dalam memberikan sertifikat wakaf hingga sertifikat tanah untuk rakyat. Sehingga pemilik tanah memiliki bukti hukum yang kuat guna menghindari sengketa tanah yang kerap terjadi di masyarakat.

"Pak Menteri BPN dengan Kanwil BPN dan Kantor BPN kerjanya cepat sekali sekarang ini. Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi, karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah," katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini