Trauma Demam Berdarah Hantui Sragen
SRAGEN - Seiring tingginya curah hujan yang turun belakangan ini, berdampak terhadap kesehatan manusia. Genangan air yang dihasilkan dari hujan menimbulkan berbagai macam penyakit. Mulai dari flu, diare hingga demam berdarah. Poin terakhir inilah, yang saat ini hampir terjadi di seluruh wilayah d Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Di Sragen, wabah mematikan yang dibawa oleh nyamuk Aedes Aegypti inipun begitu cepat menyebar di berbagai wilayah di kabupaten yang terkenal dengan julukan Bumi Sukowati ini. Merebaknya wabah yang dibawa oleh nyamuk Aedes Aegypti membuat Pemerintah setempat kalang kabut. Bahkan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati langsung menetapkan status Kewaspadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) wilayah yang dipimpinya.
Dari data yang diterima Bupati, sebanyak 588 terlapor kasus DBD di Kabupaten Sragen per 28 Januari 2019, namun yang terverifikasi positif DBD hanya 265 jiwa. Hal tersebut menunjukan "Hantu DBD" begitu menakutkan bagi warga Sragen dan sekitarnya.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Foto: Bram/Okezone)
"Data kasus DBD yang sudah masuk sebanyak 588 kasus menjadi 265 kasus," jelas Yuni pada wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Langkah cepat langsung diambil dengan menggelar rapat yang melibatkan unsur kesehatan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit. Yuni menyampaikan 588 kasus tersebut karena masyarakat terlalu dini menyebut itu adalah DBD.
"Flu dikatakan DBD, trombosit turun dikatakan DBD, demam panas dikatakan DBD, masyarakat terlalui terburu-buru mengatakan DBD. Untuk itu saya minta dokter di setiap rumah sakit harus berhati-hati dalam mendiagnosis pasien demam berdarah atau bukan," ujarnya.
Dari 588 kasus DBD terverifikasi 347. Sebanyak 265 terverifikasi DBD, dan 82 terverifikasi Demam Dengue (DD).
"Pemerintah Sragen per 15 Januari 2019 sudah melakukan intervensi atau tindakan agar tidak semakin banyaknya kasus DBD dengan mendirikan pos kesehatan di puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan Kabupaten Sragen," jelasnya.
Pendirian posko DBD ini selain untuk menekan agar kasus Demam Berdarah turun, juga, ungkap Yuni, untuk intervensi permohonan masyarakat untuk Fogging dan melaksanakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
Yuni mengakui, meskipun jumlah penderita DBD mengalami penurunan, namun wilayah Utara Bengawan Solo seperti Kecamatan Mondokan, Tangen, Tanon, Sumberlawang, dan Gemolong masih berada di lima deretan daerah dengan penderita DBD paling banyak.
Penurunan data kasus DBD mulai dirasakan setelah 10 hari didirikan posko-posko siaga di setiap daerah. Angka kematian per 28 Januari sendiri dalam kasus DBD sebanyak 3 orang.
"Melihat itu, kami menyatakan Kabupaten Sragen berstatus kewaspadaan Kejadian Luar Biasa (KLB)," tegas Yuni.
Yuni optimis bahwa Pemerintah bisa mengurangi bahkan mencegah DBD di Kabupaten menjadi KLB. Yuni berharap semua lapisan masyarakat bisa mencegah terjadinya DBD.
"Jika tidak waspada status KLB bisa benar-benar terjadi," ujar.
Senada, Kepala Dinas Kabupaten Sragen Hargiyanto mengatakan penanganan intensif di masa musim tak menentu ini terus dilakukan. Salah satunya dengan mendirikan posko kewaspadaan. Saat ini, posko kewaspadaan itu sudah berdiri di 20 Kecamatan.
"Kewaspadaan di kelurahaan puskesmas, rumah sakit. Di setiap desa posko berdiri dikoordinasi bidan desa. Di kecamatan juga dibuat posko. Di dinas kita juga buat. Jadi kita harus waspada karena karena musimnya ini loh. Kadang hujan terus panas dan hujan lagi. Tidak menentu,"papar Hargiyanto.
Diakui Hargiyanto, di awal bulan Januari 2019 ini saja, sudah tiga orang warga terserang Demam Berdarah. Adannya warga yang terkena demam berdarah membuat pihaknya bergerak cepat dengan memerintahkan pada seluruh puskesmas hingga rumah sakit untuk terus memperbaharui data informasi ketersediaan kamar.
Informasi ketersediaan kamar, baik di Puskesmas mapun di rumah sakit ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, begitu mendapatkan warga yang butuh pertolongan cepat, pihaknya bisa mengetahui puskesmas mana atau rumah sakit mana yang kamarnya masih tersedia.
"Kalau rumah sakit yang di stand bye kan khusus penderita Demam Berdarah, tidak ada. Tapi, kita mewajibkan puskesmas maupun rumah sakit untuk terus memperbahurui kamar-kamar yang kosong berapa. Jadi begitu ada kejadian, kita tahu mana puskesmas yang kamarnya ada dan mana rumah sakit yang kamarnya tersedia,"terangnya.
Namun yang terpenting, ungkap Hargiyanto, masyarakat tidak menganggap gerakan Menguras, Menutup dan Mengubur (3M), itu angin lalu. Pasalnya, meskipun sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M terus dilakukan, namun respon masyarakat terhadap gerakan itu sangat minim sekali.
"Yang terpenting itu bagaimana menyadarkan masyarakat pemberantasan sarang nyamun melalui gerakan 3M. Pasalnya selama ini masyarakat kerap menggap gerakan 3M itu angin lalu belaka," terangnya.
Pandangan berbeda justru di utarakan anggota Komisi IV DPRD Sragen dari Fraksi PKB Faturahman. Menurut Faturahman, status kewaspadaan Kejadian Luar Biasa seharusnya tidak perlu diterapkan bila masing-masing pihak, mulai dari Bupati hingga lapisan terbawah sadar akan kebersihan lingkungan.
Apalagi wabah Demam Berdarah yang belakangan ini kembali merebak itu merupakan siklus lima tahunan. Namun yang terjadi, banyak masyarakat yang lupa bila ada kemarau panjang terjadi, pasti dalam waktu dekat akan terjadi musim penghujan yang juga panjang.
"Masyarakat memang antisispasinya kurang. Mereka lupa begitu terjadi kemarau panjang, kita lupa sebentar lagi pasti turun hujan. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi masyarakat terlena dengan kondisi itu dan akhirnya banyakalah bintik nyamuk tumbuh dilingkungan masyarakat," ucap Faturahman pada Okezone.
Agar kasus ini tak terulang kembali setiap tahunnya, maka perlu dilakukan penangan khusus. Dimana, mulai dari Dinas Kesehatan hingga pemerintahan di tingkat desa, perlu adannya kerjasama. Apalagi pimpinan di Kabupaten Sragen adalah seorang dokter yang sangat paham apa yang seharusnya dilakukan.
Salah satunya, ada gerakan secara keseluruhan melibatkan mayarakat untuk serentak se kabupaten yang dikoordinator lurah masing-masing ditiap desa untuk menetapkan satu hari atau dua hari guna melakukan bersih-bersih lingkungan.
"Bupati harus terjun langsung untuk membuka gerakan itu. Tanpa itu sulit dan akan terus terulang dan terulang lagi. Termasuk salah satunya kita tidak mengantisipasi alokasi di APBD untuk menangani masalah Demam Berdarah. Tapi meski tidak menganggarkan, bisa kita ambil di pos lain-lain,"terangnya.
Merebaknya Wabah demam berdarah di semua desa di wilayah Kabupaten Sragen membuat permohonan untuk dilakukan fogging atau pengasapan yang masuk ke Rescue Partai Perindo pun melonjak. Ketua DPD Rescue Partai Perindo Kabupaten Sragen Abdullah mengakui banyak permohonan dari warga yang masuk kepihaknya untuk dilakukan fogging.
"Permohonan untuk dilakukan fogging yang masuk pada kami, mengalami peningkatan. Permohonan fogging itu dilakukan karena warga banyak yang takut bila wabah Demam Berdara merebah,"terang Abdullah pada Okezone.
Diakui oleh Abdullah, permohonan paling banyak wilayahnya di-fogging, datang dari daerah-daerah di Kabupaten Sragen yang letaknya berdekatan dengan aliran sungai Bengawan Solo. Guna mengantispasi penyebaran nyamuk DBD saat musim pancaroba ini, secara bertahap, rescue Perindo pun mulai melakukan fogging sesuai permintaan warga.Menurutnya, atas kesigapan dari rescue perindo, warga setempat sangat antusias mendapat fogging
“Kebetulan ada permintaan warga, kita langsung merespons cepat. Kemarin minta, hari ini langsung kita tindak,” ujarnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
