Pemprov Papua Bantah Adanya Penganiayaan Pegawai KPK
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bereaksi atas mencuatnya dugaan penganiayaan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana, perkara tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Gilbert Yakwar menjelaskan kronologinya, yakni usai menyelesaikan RAPBD Provinsi 2019, Pemprov Papua melakukan pertemuan dengan DPRD Papua, Sabtu 2 Februari 2019.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat itu dihadiri Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri. Pertemuan itu, kata Gilbert, memang berkenaan dengan hasil evaluasi.
Namun, ternyata KPK turut menempatkan beberapa pegawainya. Mereka dikerahkan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan dugaan akan ada tindakan penyuapan pada pertemuan tersebut.
"Hal tersebut dapat terbaca dari beberapa bukti-bukti berupa cuplikan komunikasi melalui WA (WhatsAap) yang berisikan informasi, gambar dan/atau foto semua peserta rapat beserta keterangan, termasuk barang-barang yang dibawa peserta rapat seperti tas ransel, yang senantiasa dilaporkan secara detail antara pegawai KPK yang satu kepada pegawai KPK lainnya dan/atau kepada atasannya yang tidak berada di tempat kejadian," kata Gilbert dalam siaran pers yang diterima Okezone, Senin (4/2/2019) malam.
(Baca Juga: Pegawai KPK yang Dianiaya di Hotel Borobudur Alami Retak Hidung)
Menurut Yakwar, mengetahui adanya pihak lain atau orang lain yang sedang melakukan pemotretan secara berulang-ulang terhadap peserta rapat yang dikuti dengan komunikasi via telefon, maka penyelidik KPK itu didatangi untuk ditanyakan maksudnya.
"Bahwa ketika yang bersangkutan dihampiri, membuat yang bersangkutan menjadi gugup atau panik dan terlihat berkelit ketika ditanyakan perihal siapa bersangkutan serta tindakan apa yang sementara dilakukan bersangkutan pada saat itu," kata Yakwar.
Yakwar menambahkan, pada mulanya yang bersangkutan tidak mengakui sebagai pegawai KPK yang sedang melakukan tugas pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan evaluasi APBD Papua bersama Kemendagri RI. "Namun, setelah tas jinjingnya diambil dan dilihat isinya ternyata terdapat kartu identitas sebagai anggota KPK atas nama Muhamad Gilang Wicaksono," tuturnya.
Lalu ditanyakan pula berapa orang anggota yang ikut bersamanya, dan dijawab ada enam orang. Namun ternyata, yang berada di tempat kejadian atau lobi Hotel Borobudur hanya berdua, yang kemudian identitasnya diketahui bernama Ahmad Fajar.
Keduanya diminta untuk memperlihatkan surat tugas, akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak ada, dan mengaku hanya diperintah pimpinan. Selanjutnya, yang bersangkutan diminta untuk memperlihatkan siapa saja yang telah diambil gambar atau difoto dengan handphone-nya.
Ternyata hampir semua foto pejabat Papua dan barang-barang bawaan difoto. Termasuk tas ransel yang dibawa salah satu peserta yang mereka duga di dalamnya ada uang untuk tujuan penyuapan.
(Baca Juga: Polisi Masih Selidiki Pemukulan 2 Pegawai KPK)
