TKN "Sentil" Hanafi Rais: Sebagai Pribadi Tak Boleh Mengatasnamakan Komisi I

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais, mengusulkan calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dipanggil Komisi I terkait penyebutan istilah propaganda Rusia.

Namun, usulan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu ditentang Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago.

Irma pun "menyentil" putera Amien Rais itu. Kata Irma, Hanafi seharusnya paham makna tersirat dan tersurat yang disampaikan Jokowi. Karenanya, Hanafi tidak memiliki hak mewakili Komisi I untuk memanggil capres petahana nomor urut 01 itu.

"Karena tidak ada mandat dari Komisi I untuk memanggil Jokowi. Sebagai pribadi boleh-boleh saja, tapi tidak boleh mengatasnamakan Komisi I, karena belum tentu semua fraksi setuju dengan persepsi yang bersangkutan," kata Irma kepada Okezone, Kamis (7/2/2019).

Jokowi, kata Irma, telah mengklarifikasi bahwa maksud propaganda Rusia yang dimaksud bukanlah merujuk pada sebuah negara. Tetapi adanya dugaan konsultan politik dari Rusia.

"Propaganda Rusia, bukan berarti Rusia sebagai negara, contohnya, wabah flu Singapura. Yang fatal merusak hubungan bilateral negara itu justru pernyataan Amien Rais soal tentara China yang dikatakan saat ini sudah berada di Indonesia dan pemerintah China yang berkeinginan menjajah Indonesia. Kalau itu jelas merusak," kata Irma.

Hanafi Rais

(Baca Juga: Komisi I DPR Usulkan Panggil Jokowi terkait Istilah Propaganda Rusia)

(Baca Juga: JK Ibaratkan Istilah "Propaganda Rusia" seperti "Bika Ambon")

"Jadi, propaganda Rusia dimaksud adalah strategi propaganda yang dibuat seorang konsultan Rusia, yang kemudian dikenal dengan istilah The Russian Firehose of Falsehood. Bukan Rusia sebagai negara. Banyak baca buku dapat membuat kita lebih bijak dan cerdas," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais, mengatakan istilah propaganda Rusia berpotensi merusak hubungan bilateral Indonesia dengan negeri Tirai Besi. Karenanya, komisi luar negeri DPR ingin menggali lebih jauh mengenai penyebutan istilah tersebut.

"Ya kita mestinya memanggil presiden (atau petahana), menjelaskan kok bisa menuduh ada propaganda Rusia. Itu pasti menyakiti hubungan bilateral yang baik," ujar Hanafi saat berbincang dengan Okezone di ruang kerjanya, Rabu 6 Februari 2019.

(Angkasa Yudhistira)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.