nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK & BPJS Ketenagakerjaan Teken Nota Kesepahaman Antikorupsi

Isal Faisal, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 14:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 13 337 2017338 kpk-bpjs-ketenagakerjaan-teken-nota-kesepahaman-antikorupsi-jv2kfsoGJh.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dalam upaya pencegahan korupsi. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antar kedua lembaga terkait pencegahan korupsi dan penguatan integritas ketenagakerjaan.

"Kami baru selesai menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS terkait banyak hal, pertukaran informasi pelatihan, pendidikan. Kita juga sepakat ingin mengkaji secara menyeluruh jaminan sosial kita," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo usai menerima jajaran BPJS di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

Senada dengan Ketua KPK, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto juga menyatakan hal yang sama. Kata Agus, nantinya, KPK dan BPJS akan bertukar informasi serta mengadakan pelatihan bersama untuk mencegah korupsi dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dalam perjanjian kerja sama ini kita melakukan pertukaran data dan informasi sosialisasi pendidikan pelatihan dan kajian tentunya ini untuk penguatan integritas di BPJS ketenagakerjaan dan ini merupakan bentuk komitmen penuh BPJS untuk mendukung upaya pencegahan anti korupsi, " terang Agus Susanto di Gedung Merah Putih KPK.

 sd

Berdasarkan data tahun 2018, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp370 Triliun. Sementara tahun ini, dana untuk BPJS ditargetkan mencapai Rp443 Triliun. Oleh karenanya, kedua lembaga menganggap penting kerjasama serta penandatangan nota kesepahaman untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Belum lagi, dijelaskan Agus Susanto, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) akan menyerahkan jaminan sosial ke BPJS Ketenagakaerjaan. Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) Jaminan Sosial. Oleh karenanya, perlu ada regulasi yang baik dalam mengelola dana jaminan sosial dengan melibatkan KPK.

"Sebagaimana diamanahkan dalam UU jaminan sosial paling lambat pada tahun 2029 itu PT Taspen dan Assabri akan mengalihkan progran kerjanya ke BPJS ketenagakerjaan. Oleh karana itu perlu segera dibuat regulasi untuk menuju ke arah tahun 2029," terangnya

 sd

Susanto mengaku pihaknya telah siap untuk memfasilitasi KPK dalam melakukan kajian mendalam tentang regulasi dana jaminan sosial. Dia berharap, dengan adanya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan KPK dapat menciptakan jaminan sosial yang bebas korupsi.

"Harapan kita dengan kerjasama dengan kpk ini, mengelola sistem jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan ini agar lebih baik lagi. dan secara universal adalah implemetasi sosial di negara kita bisa menjadi lebih baik. kita siap bisa kerja sama dengan KPK melakukan kajian dengan KPK menganalisa dan diberikan rekomendasi kepada pemerintah," ungkapnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini