nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Melihat Angka Kawasan Kumuh di Kota Semarang

Taufik Budi, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 18:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 13 512 2017406 melihat-angka-kawasan-kumuh-di-kota-semarang-D9B1CXejTN.jpg Foto Ilustrasi Okezone

SEMARANG - Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah tak lepas dari kawasan-kawasan kumuh. Selain itu, rumah-rumah yang tak layak huni juga menjadi pekerjaan pemerintah untuk segera dientaskan.

Catatan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015 setidaknya ada 415 hektare yang masuk kategori kumuh. Setahun kemudian, luasan tersebut berkurang menjadi 294,37 hektare. Kemudian tahun 2017 kembali diturunkan menjadi 216,12 hektare, hingga pada 2018 hanya tersisa 112,49 hektare.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, meyakinkan tidak akan berhenti megupayakan perubahan wajah kota, dengan menghapus wilayah kumuh. Pada tahun 2019, pihaknya memproyeksikan mampu menangani 90,28 persen dari luasan tersebut.

Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp105 miliar untuk program penuntasan kawasan kumuh. Pemerintah Kota Semarang optimistis, kawasan kumuh pada tahun 2020 bisa menjadi 0 persen, atau zero wilayah kumuh.

 ss

Keyakinan tersebut juga diperkuat dengan upaya rehabitilasi rumah tidak layak huni di Kota Semarang. Pada tahun 2011 hanya ada sebanyak 204 unit rumah yang diperbaiki. Jumlah itu terus meningkat hingga pada 2019 ini akan ada sebanyak 3.233 unit rumah yang akan direhabilitasi.

Pada 2019 ini, rehabilitasi rumah tidak layak huni akan dikerjakan melalui sumber pendanaan ABPD Kota Semarang dan Dana Alokasi Khusus APBN. Untuk ABPD Kota Semarang akan digunakan mengerjakan 1.000 unit rumah di 16 kecamatan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus APBN digunakan mengerjakan 162 unit rumah di Kelurahan Tanjung Mas, Bandarharjo, Kelurahan Genuksari, serta Kelurahan Jabungan.

Pria yang akrab disapa Hendi itu menegaskan program rehabilitasi rumah tidak layak huni perlu penentuan sasaran yang tepat. Kriteria di antaranya adalah rumah tidak nyaman, tidak sehat, dan pemiliknya berpenghasilan rendah.

“Jangan sampai rumah sudah dirobohkan semua ternyata yang direhab hanya sebagian bahkan hanya bagian depannya saja. Hal itu saya minta untuk dikomunikasikan di awal,” ujarnya, Rabu (13/2/2019).

 sd

Pihaknya menggandeng Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dalam proses rehabilitasi RTLH tahun ini.

“Saya minta dalam proses rehabilitasi kali ini, rumah yang direhab harus jadi lebih baik dan lebih sehat. Maka penekanannya agar Gapensi dapat memeriksa secara langsung dari awal pelaksanaan sampai selesai agar proses rehabnya tepat,” pungkas Hendi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini